Antisipasi Lonjakan Harga Pangan Akhir Tahun, TPID Kota Bandung Siapkan Empat Jurus Pengendalian

KOTA BANDUNG (METRUM) – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung tancap gas membentengi stabilitas harga pangan menjelang momentum Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru). Meski indikator makroekonomi mencatatkan rapor hijau, pemerintah tidak ingin kecolongan oleh potensi lonjakan harga akibat tingginya konsumsi masyarakat dan hambatan rantai distribusi.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bandung, Iskandar Zulkarnain, menegaskan hal tersebut saat membuka High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Bandung di Hotel Arion Suites, Jumat (13/11/2026). Sebagai barometer ekonomi Jawa Barat dengan populasi mencapai 2,6 juta jiwa, stabilitas harga di Kota Bandung menjadi krusial.

Berdasarkan data triwulan II 2026, laju pertumbuhan ekonomi (LPE) Kota Bandung melesat di angka 5,84 persen secara tahunan (year on year), melampaui capaian Jawa Barat (5,73 persen) maupun nasional (5,29 persen). Realisasi investasi pun menembus Rp11,92 triliun (naik 10,47 persen), diiringi perbaikan gini rasio dari 0,44 menjadi 0,42. Sementara itu, inflasi bulanan pada Oktober 2026 terkendali di level 0,08 persen dan inflasi tahunan melandai ke angka 2,95 persen.

Kendati demikian, Iskandar mengingatkan agar capaian makro tersebut tidak membuat jajaran pemerintah terlena, terutama melihat kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang masih menyumbang andil inflasi 0,07 persen pada Oktober lalu.

“Pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan menjadi semu jika tidak dibarengi dengan pengendalian inflasi yang baik. Karena itu, kita harus memastikan stabilitas harga kebutuhan pokok tetap terjaga agar daya beli masyarakat tidak terganggu,” kata Iskandar.

Untuk meredam potensi gejolak harga, operasi pasar dan pengawasan distribusi difokuskan pada empat komoditas utama: beras, daging ayam ras, telur ayam, dan minyak goreng. Selain menggencarkan kerja sama dengan daerah penghasil surplus pangan, Pemkot Bandung juga meminta dukungan data akurat agar intervensi pasar murah tepat sasaran.

“Kami berharap BPS dapat memberikan data sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan titik pelaksanaan pasar murah. Jadi lokasi yang dipilih benar-benar tepat sasaran dan manfaatnya bisa langsung dirasakan masyarakat,” ujarnya.

Menghadapi puncak konsumsi akhir tahun, Iskandar menginstruksikan seluruh jajaran TPID mengeksekusi empat langkah strategis: mengamankan stok di tingkat distributor, mengawal kelancaran distribusi masuk ke Pasar Induk Caringin dan Gedebage, menjaga komunikasi publik agar warga tidak melakukan panic buying, serta mengoptimalkan pemantauan harga secara real time.

“Jangan sampai ada hambatan di jalur logistik menuju Kota Bandung. Kita juga harus membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat serta memanfaatkan digitalisasi untuk memantau harga pasar secara terkini,” pungkasnya. (M1)***

komentar