METRUM
Jelajah Komunitas

APBN 2021, RI Prioritaskan Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi

Pemerintah Indonesia terus berupaya melakukan perbaikan dan pemulihan ekonomi berbarengan dengan penanganan kasus COVID-19. Ini dilakukan sebagai upaya untuk menumbuhkan perekonomian dalam negeri yang sempat merosot selama pandemi.

SURABAYA – Pemerintah menegaskan bahwa ekonomi Indonesia tetap tumbuh pada tahun 2021 di tengah pandemi virus corona yang melanda Indonesia dan dunia. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pada konferensi pers, Senin (21/6/2021), dilansir dari VOA, bahwa pertumbuhan ekonomi ditunjukkan oleh sejumlah indikator mulai tumbuhnya perekonomian di dalam negeri, yang juga dipengaruhi proyeksi ekonomi global karena optimisme terhadap vaksinasi.

Indikator pertumbuhan ditunjukkan oleh aktivitas dan mobilitas ekonomi masyarakat yang terus meningkat dalam empat bulan terakhir. Sampai Mei 2021, belanja negara tumbuh meyakinkan hingga 12,1 persen, diikuti belanja barang pada kementerian dan lembaga yang tumbuh 33,1 persen, belanja modal, dan penyaluran bantuan sosial.

Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati, saat memberikan keterangan pers terkait APBN 2021 (Foto: VOA)
Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati, saat memberikan keterangan pers terkait APBN 2021 (Foto: VOA).*

Belanja barang naik 91,4 persen, atau menjadi Rp.132,4 triliun dibandingkan tahun lalu yang hanya Rp.69,2 triliun. Mayoritas belanja, kata Sri Mulyani, digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, yakni Rp.8,14 triliun untuk 37,78 juta dosis vaksin, bantuan pelaku usaha mikro Rp.11,76 triliun, serta pembayaran rawat pasien COVID-19 sebesar Rp.11,97 triliun untuk 177,8 ribu pasien.

“Pembiayaan kita terealisir Rp.309,3 triliun, terutama untuk menutup defisit yang menurut UU APBN memang diperkirakan mencapai 5,7 persen dari PDB. Pembiayaan utang mencapai 96 persen dari target semester satu, atau kalau secara keseluruhan 40,55 persen dari target keseluruhan tahun, yaitu kalau kita lihat sebesar Rp.1.177 triliun totalnya,” papar Sri Mulyani.

Meski menunjukkan defisit pada anggaran APBN 2021, Sri Mulyani tetap optimistis pertumbuhan ekonomi akan tetap positif sampai akhir tahun, namun dengan catatan penanganan COVID-19 diimbangi oleh kesadaran masyarakat untuk menjalani dan menaati protokol kesehatan selama beraktivitas ekonomi. Optimisme ini didasari oleh kenaikan pendapatan negara yang sampai Mei 2021 mencatatkan angka Rp.726,4 triliun, atau lebih tinggi 9,3 persen dibandingkan akhir Mei 2020 yang minus sembilan persen akibat kontraksi ekonomi.

“Pendapatan negara mengalami rebound yang sangat luar biasa. Tahun lalu kontraksi sembilan persen, tahun ini positif sembilan persen. Untuk pajaknya tiga persen, dan untuk bea dan cukai maupun PNDB juga mengalami kenaikan yang cukup tinggi, 21 persen dan 22 persen,” lanjutnya.

Selain sektor konsumsi, sektor investasi juga mengalami peningkatan yang menunjukkan geliat ekonomi masyarakat semakin baik. Sri Mulyani menegaskan pentingnya masyarakat mengetahui faktor yang menopang atau mendukung pemulihan ekonomi, yaitu keberhasilan pengendalian perebakan virus Corona, baik melalui vaksinasi, serta penerapan protokol kesehatan yang ketat. Bila pengendalian COVID-19 berjalan baik, maka pemulihan ekonomi dapat lebih cepat dilakukan.

Seorang perempuan mengenakan masker untuk mencegah penularan COVID-19 sedang berbelanja di sebuah pasar tradisional di Jakarta, 1 Maret 2021. (Foto: Willy Kurniawan/Reuters)
Seorang perempuan mengenakan masker untuk mencegah penularan COVID-19 sedang berbelanja di sebuah pasar tradisional di Jakarta, 1 Maret 2021 (Foto: Willy Kurniawan/Reuters).*

“Memang di satu sisi adalah suatu rebound atau natural base effect yang terjadi, tapi di sisi lain juga menggambarkan bahwa memang ada geliat perekonomian. Kita harus terus melihat faktor yang menopang atau yang mendukung pemulihan ini adalah pengendalian COVID dan vaksinasi, dan juga protokol kesehatan yang harus terus dilakukan,” kata Sri Mulyani.

Dosen Fakultas Bisnis dan Ekonomi Universitas Surabaya (Ubaya), Firman Rosjadi Djoemadi, mengatakan APBN merupakan instrumen yang dibuat untuk merespon situasi atau keadaan ekonomi di suatu negara. Defisit anggaran APBN yang mencapai 5,7 persen ditentukan berdasarkan asumsi ekonomi yang mulai pulih, meningkatnya konsumsi masyarakat, serta kegiatan ekonomi lainnya yang meningkat. Kepada VOA, Firman berharap defisit anggaran tidak terus naik, serta diikuti penurunan biaya-biaya ekonomi pada bidang-bidang yang tidak terlalu mendesak untuk dianggarkan pendanaannya selama pandemi.

“Defisit silakan ditekan, kalau bisa jangan naik, dengan pengurangan pos-pos yang memang tidak sangat mendesak, diiringi kebijakan untuk menurunkan biaya-biaya ekonomi. Jadi bukan single policy, jadi multiple policy, harus begitu,” ujar Firman Rosjadi.

Pelaksanaan rapid tes di salah satu pasar di Surabaya (Foto: Humas Pemkot Surabaya).
Pelaksanaan rapid tes di salah satu pasar di Surabaya (Foto: Humas Pemkot Surabaya).*

Firman meyakini, pemulihan ekonomi di masyarakat akan terus positif trennya, yang ditunjukkan adanya kenaikan konsumsi masyarakat dan investasi. Namun, Firman menegaskan pentingnya menjaga penanganan COVID-19 tetap pada jalur yang benar, untuk mengantisipasi terjadinya gelombang kedua atau ketiga pandemi corona di Indonesia. Peningkatan kasus akan berdampak pada pembatasan aktivitas ekonomi, yang berarti akan mengoreksi proyeksi ekonomi yang direncanakan di APBN.

“Seminggu terakhir ini ada lonjakan ya, nah ini yang akan dikhawatirkan pembatasan-pembatasan ketat akan dilakukan, dan kalau itu dilakukan berarti rencana atau proyeksi ekonomi tumbuh itu bisa terkoreksi. Ujungnya apa, kalau terkoreksi, kalau memang benar itu terjadi, ya defisit 5,7 persen itu mungkin tidak akan bisa dicapai. Jadi defisitnya akan lebih besar dari yang direncanakan,” tandas Firman. (M1-VOA/pr/ka)***

komentar

Komen yang ditutup, tetapi jejak balik dan ping balik terbuka.

%d blogger menyukai ini: