Diskominfo Kota Bandung: Humas Pemerintah Harus Kuasai Kanal Digital dan Krisis Informasi

KOTA BANDUNG (METRUM) – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Bandung terus berupaya untuk memperkuat peran strategis kehumasan pemerintah, terutama dalam menyampaikan informasi publik yang akurat, membangun kepercayaan masyarakat, dan merespons isu-isu krisis secara cepat.

Kepala Diskominfo Kota Bandung, Yayan A. Brillyana, menegaskan bahwa humas pemerintah memiliki peran vital sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.

“Tugas utama humas pemerintah adalah menjadi penyebar informasi yang akurat, mudah dipahami, dan tepat sasaran. Humas juga harus bisa menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat,” ujar Yayan, Kamis (25/9/2025).

Ia menambahkan, humas dituntut mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan tren komunikasi global. Penguasaan kanal digital seperti media sosial, kemampuan membuat konten humanis, serta kolaborasi dengan media massa dinilai penting.

“Kami terus mendorong humas pemerintah untuk menguasai kanal digital dan konvensional. Tidak hanya menyampaikan, tapi juga mampu merespons dan menangani krisis informasi dengan cepat dan bijak,” tegasnya.

Yayan menekankan pentingnya peran humas sebagai manajer komunikasi krisis dengan cara memantau ruang publik dan menyusun strategi responsif terhadap isu negatif. Namun ia mengakui, di era disrupsi tantangan humas semakin besar, mulai dari transformasi digital hingga tuntutan menciptakan konten berkualitas tinggi.

“Konten yang dibuat harus menyentuh hati masyarakat, bukan sekadar informatif tapi juga relevan dan humanis,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua IJTI Jawa Barat, Iqwan Sabba Romli, menyebut humas pemerintah juga perlu memahami dasar-dasar jurnalistik agar informasi yang disampaikan faktual dan berdampak. “Branding informasi dari Diskominfo harus makin kuat, terutama di tengah era disrupsi. Informasi itu harus cepat, akurat, dan bermanfaat,” ucapnya.

Menurut Iqwan, pemahaman terhadap produksi informasi—mulai dari pengambilan gambar, sudut pandang berita, hingga penyaringan fakta—sangat penting agar pesan yang disampaikan bernilai bagi masyarakat.

“Diskominfo hadir bukan sekadar memberitakan, tapi menjawab kebutuhan masyarakat. Misalnya soal mitigasi bencana, bansos, seleksi CPNS, itu semua harus disampaikan dengan jelas dan cepat,” jelasnya.

Ia menegaskan, porsi informasi yang dibutuhkan masyarakat mayoritas adalah layanan publik. “Hingga saat ini yang dibutuhkan masyarakat bukan hanya 20% informasi dari pimpinan daerah, tapi 80% lainnya adalah informasi layanan dan kebutuhan publik. Humas harus mengerti itu,” tandas Iqwan. (M1)***

komentar