Rekomendasi LKPJ Jangan Mandek, DPRD Minta Masuk RKPD 2027

KOTA BANDUNG (METRUM) – Ketua DPRD Kota Bandung, H. Asep Mulyadi, S.H menyoroti potensi menurunnya transfer keuangan dari pemerintah pusat ke daerah. Situasi tersebut dinilai harus menjadi momentum bagi Pemerintah Kota Bandung untuk lebih agresif mencari sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui langkah kreatif dan inovatif.

Menurut Asep, masih banyak sektor yang memiliki peluang besar untuk mendongkrak PAD jika dikelola lebih optimal. Salah satunya berasal dari sektor retribusi parkir hingga pariwisata dan restoran.

“Dari retribusi parkir ada harapan besar. Kemudian sektor pariwisata, termasuk restoran, juga masih punya potensi yang bisa digali lebih maksimal,” ujarnya.

Terkait capaian PAD tahun ini, Asep menyebut kondisinya belum dapat dievaluasi secara menyeluruh karena pelaksanaan anggaran masih berada di semester pertama.

“Sekarang belum terukur, karena masih semester satu. Nanti kita lihat perkembangan di semester dua,” katanya.

Asep juga menegaskan agar pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepala daerah tidak berhenti hanya pada tataran rekomendasi. Ia meminta seluruh catatan dan evaluasi DPRD benar-benar diakomodasi dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027.

“Sayang kalau kita sudah memberikan rekomendasi dengan berbagai harapan, tapi tidak masuk dalam perencanaan 2027. Makanya pembahasan dilakukan intensif, agar hasil LKPJ ini bisa menjadi jembatan untuk dieksekusi pada tahun mendatang,” tegasnya.

Selain menyoroti pemerintah daerah, Asep turut memberi perhatian kepada jajaran direksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Ia meminta BUMD mampu membaca peluang usaha sekaligus memahami persoalan yang dihadapi agar mampu menentukan arah kebijakan yang tepat.

“BUMD harus mampu membaca situasi, memahami sumber masalah, dan menentukan arah ke depan,” ucapnya.

Dalam konteks misi pembangunan daerah, khususnya terkait peningkatan pendapatan dan pengelolaan aset, Asep menilai optimalisasi aset milik pemerintah harus menjadi prioritas. Di sisi lain, inovasi peningkatan pendapatan juga harus dibarengi efisiensi pengelolaan anggaran.

“Pemerintah harus bisa mengoptimalkan aset, meningkatkan pendapatan secara kreatif dan inovatif, serta melakukan efisiensi. Tapi yang paling penting, jangan sampai kebijakan itu justru mengorbankan masyarakat,” pungkasnya. (M1)***

komentar