Farhan Soroti Dampak BRT terhadap Parkir dan Aktivitas Ritel di Kota Bandung

KOTA BANDUNG (METRUM) – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menegaskan tidak menunggu kepastian lelang proyek Bus Rapid Transit (BRT) dari pemerintah pusat. Pemkot Bandung memilih fokus pada antisipasi risiko yang berpotensi muncul jika BRT beroperasi.

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengungkapkan dua dampak utama yang menjadi perhatian pemerintah kota dalam penerapan koridor BRT, yakni hilangnya fasilitas parkir di badan jalan (on street parking) serta potensi penurunan aktivitas ekonomi ritel di sepanjang jalur tersebut. Pernyataan itu disampaikan Farhan di Balai Kota Bandung pada Senin, 5 Januari 2025.

Farhan menilai, pelarangan parkir di sejumlah ruas jalan utama seperti Ahmad Yani, Sudirman, Asia Afrika, dan Otista memiliki konsekuensi besar terhadap aktivitas masyarakat. Menurutnya, akses parkir menjadi pertimbangan penting bagi warga yang ingin berbelanja.

“Jika parkir di ruas-ruas itu dilarang, dampaknya signifikan. Masyarakat pasti akan berpikir ulang, parkirnya di mana ketika ingin berbelanja,” ujarnya.

Ia menambahkan, pengalaman di berbagai kota menunjukkan bahwa penerapan sistem transportasi massal kerap menuai penolakan, terutama dari pelaku usaha yang khawatir kehilangan pelanggan.

“Kami tidak menutup mata. Toko-toko bisa terdampak jika tidak disiapkan solusi parkir yang memadai,” katanya.

Karena itu, Pemkot Bandung memilih bersikap proaktif dalam mengantisipasi dampak tersebut, bukan sekadar bereaksi setelah masalah muncul. Upaya yang dilakukan antara lain dengan mempercepat penyediaan alternatif fasilitas parkir serta melakukan sosialisasi secara bertahap kepada masyarakat dan pelaku usaha.

Farhan menegaskan, pemerintah kota tetap berkomitmen menjalankan tugasnya untuk memastikan mitigasi risiko dilakukan secara optimal.

“Tugas kami adalah menyiapkan solusi sekaligus terus membuka ruang dialog,” tuturnya. (M1)***

komentar