Hadapi Ancaman Kemarau 2026, Pemkab Bandung Perkuat Mitigasi Sektor Pertanian

KABUPATEN BANDUNG (METRUM) – Pemerintah Kabupaten Bandung memperkuat langkah antisipasi menghadapi potensi kemarau panjang tahun 2026 yang diperkirakan berdampak pada sektor pertanian, lingkungan, hingga ketersediaan air. Komitmen tersebut ditegaskan melalui keikutsertaan Bupati Bandung Dadang Supriatna bersama Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bandung, Ir. Hj. Ina Dewi Kania, MP. dalam Rapat Koordinasi Penanganan Persampahan dan Mitigasi Dampak Kemarau Panjang Jawa Barat 2026 di Jakarta, Kamis (4/6/2026).

Rapat yang dipimpin Gubernur Jawa Barat itu dihadiri seluruh kepala daerah se-Jawa Barat, unsur TNI, serta berbagai pemangku kepentingan. Forum tersebut membahas strategi bersama menghadapi tantangan perubahan iklim, khususnya potensi musim kemarau yang diprediksi berlangsung lebih panjang dibandingkan kondisi normal.

Berbagai langkah mitigasi menjadi fokus pembahasan, mulai dari penguatan pengelolaan sampah, menjaga ketersediaan sumber air, hingga meningkatkan kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam mengantisipasi dampak kekeringan terhadap sektor pertanian dan kebutuhan masyarakat.

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bandung, Ir. Hj. Ina Dewi Kania, MP. menegaskan bahwa sektor pertanian menjadi salah satu prioritas utama dalam upaya mitigasi. Sejumlah langkah antisipatif telah disiapkan agar produksi pangan tetap terjaga meski menghadapi ancaman penurunan curah hujan.

“Kami terus melakukan pemantauan terhadap kondisi lahan pertanian dan sumber-sumber air, memperkuat koordinasi dengan penyuluh pertanian di lapangan, serta mengoptimalkan berbagai program pendukung agar produktivitas pertanian di Kabupaten Bandung tetap terjaga selama musim kemarau,” ujarnya.

Selain memperkuat pengawasan terhadap kondisi lahan, Dinas Pertanian juga terus mendorong optimalisasi sistem irigasi, efisiensi penggunaan air, serta pendampingan kepada petani dalam menerapkan pola tanam yang menyesuaikan kondisi iklim.

Langkah tersebut diharapkan mampu mengurangi risiko gagal panen sekaligus menjaga stabilitas produksi pangan di Kabupaten Bandung.

Pemerintah Kabupaten Bandung juga menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor dalam menghadapi dampak perubahan iklim. Kolaborasi antara pemerintah, TNI, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat dinilai menjadi faktor kunci untuk meningkatkan ketahanan daerah terhadap ancaman bencana hidrometeorologi.

“Menghadapi kemarau panjang tidak bisa dilakukan sendiri. Dibutuhkan kerja sama semua pihak agar dampaknya dapat diminimalkan, baik terhadap lingkungan, pertanian, maupun kehidupan masyarakat,” kata Ina.

Melalui penguatan mitigasi sejak dini, Pemkab Bandung berharap mampu menjaga ketahanan pangan, memastikan ketersediaan air bagi masyarakat, serta memperkuat upaya pelestarian lingkungan. Langkah ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan Kabupaten Bandung yang BEDAS, tangguh menghadapi perubahan iklim, dan berkelanjutan. (M1)***

komentar