Sabet Ranking 2 Se-Jabar, Bos DPMPTSP Ungkap MPP Kabupaten Bandung Masih Pakai Komputer Jadul!

KABUPATEN BANDUNG (METRUM) – Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Bandung di Jalan Al Fathu, Soreang, terus diserbu masyarakat. Tak tanggung-tanggung, fasilitas pelayanan satu pintu di bawah naungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) ini mencatatkan tingkat kunjungan hingga 500 sampai 800 orang per hari.

Tingginya antusiasme warga mengurus paspor, SIM, KTP, PBB, hingga perizinan berusaha membawa DPMPTSP Kabupaten Bandung meraih penghargaan dari Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM RI pada Agustus 2026. Dengan skor Penilaian Kinerja (Penkin) mencapai 94,83 (kategori Sangat Baik), Kabupaten Bandung berhasil menyabet peringkat ke-2 se-Jawa Barat dan posisi ke-14 secara nasional untuk kategori kabupaten.

Kendati mengukir prestasi mentereng, Kepala DPMPTSP Kabupaten Bandung, Ben Indra Agusta, menegaskan pihaknya tidak berpuas diri. Sejumlah evaluasi mendesak mulai dipetakan demi menjaga kenyamanan warga dan performa 34 instansi yang beroperasi di sana.

“Sejauh ini, anggaran kita di DPMPTSP memang terbatas ya, tapi itu bukan jadi alasan untuk tidak melakukan perbaikan pelayanan. Menurut saya yang perlu dievaluasi dan diperbarui adalah perangkat lunaknya karena masih memakai sistem tahun 2008,” ujar Ben Indra Agusta, Rabu (30/9/2026).

Selain perangkat lunak, Ben menyoroti pentingnya peremajaan hardware atau komputer penyokong operasional tenant instansi seperti BPJS hingga Imigrasi, yang mayoritas masih mengandalkan pengadaan tahun 2008 hingga 2012.

Soroti Keamanan Lift hingga Rencana Rilis Gerai Bandung Timur

Sisi infrastruktur fisik gedung MPP juga tak luput dari pembenahan. Setelah berhasil merampungkan perbaikan tangga, fokus utama kini tertuju pada perawatan dan peremajaan fasilitas lift pengunjung.

“Sling baja ini yang narik lift, jadi sangat krusial. Karena kan sudah 2 tahun belum ganti. Kemarin itu seperti ada bunyi-bunyi di dalam lift, kalau ibu-ibu suka takut gitu, berpikir ‘ini kenapa ya?’ Padahal sih aman, tapi karena itu slingnya sudah 2 tahun, jadi sesuai dengan waktunya kita akan lakukan pergantian. Sudah saya usulkan, tapi karena dana terbatas paling untuk satu lift dulu yang satu lagi secepatnya diganti,” kata Ben menjelaskan.

Guna makin mendekatkan layanan kepada masyarakat, Pemkab Bandung juga mengeksekusi rencana pembukaan gerai pelayanan administrasi di wilayah Bandung Timur, persisnya di dekat Stasiun Tegalluar.

“Pak Bupati ingin ada pelayanan juga bagi warga di sana. Untuk pembebasan lahannya sudah. Tapi kalau di sana levelnya mungkin tidak sebesar MPP, jadi ada beberapa gerai saja untuk melayani maksimal 200 pengunjung per hari. Karena untuk MPP, harus ada 1 saja di tiap kabupaten/kota,” tuturnya.

Konsep one stop service yang diusung MPP terbukti memangkas birokrasi yang rumit. Warga dapat merampungkan berbagai dokumen lintas instansi—seperti integrasi KTP dan paspor, hingga dokumen perizinan usaha (KKPR, Persetujuan Lingkungan, Site Plan, dan PBG)—di satu tempat secara efisien tanpa perlu bolak-balik antar-dinas. (M1)***

komentar