Sentil Layanan RSUD Bedas Belum Maksimal, KDS Minta 5 Direktur Rumah Sakit Susun Strategi Bisnis Matang

KABUPATEN BANDUNG (METRUM) – Bupati Bandung Dadang Supriatna yang akrab disapa Kang DS (KDS) menegaskan pentingnya peningkatan mutu pelayanan kesehatan di lima Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bedas. Tak hanya peningkatan kualitas layanan, KDS juga mendorong kelima rumah sakit milik Pemkab tersebut agar mampu meraih kemandirian finansial dan lepas dari ketergantungan APBD Kabupaten Bandung.

Instruksi tegas ini disampaikan KDS dalam Workshop Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan di Hotel Sutan Raja, Soreang, Rabu (30/9/2026). Kegiatan strategis ini dihadiri seluruh direktur, jajaran struktural, penanggung jawab mutu, kepala instalasi, hingga pengelola keuangan dari lima RSUD Bedas, yakni Kertasari, Cimaung, Arjasari, Tegalluar, dan Pacira.

Dalam arahannya, Bupati KDS mengingatkan bahwa pelayanan kesehatan merupakan hak dasar masyarakat yang wajib dipenuhi secara optimal. Ia secara terbuka menyoroti masih rendahnya tingkat keterisian tempat tidur atau Bed Occupancy Rate (BOR) di jajaran RSUD Bedas, di mana RSUD Arjasari baru menyentuh 14 persen, Tegalluar 40 persen, Cimaung 47 persen, dan Kertasari masih di bawah 50 persen.

“Penyebabnya beragam, mulai dari belum adanya kerja sama dengan BPJS hingga proses akreditasi yang masih berjalan. Ini menjadi catatan kami untuk segera dituntaskan,” ujarnya menegaskan.

Guna mengatasi hambatan tersebut, KDS memerintahkan para direktur RSUD untuk menyusun Rencana Bisnis Anggaran (RBA) yang matang, menetapkan indikator mutu terukur, serta memangkas waktu tunggu pasien dan respons IGD. Menurutnya, visi operasional rumah sakit harus selaras dengan visi besar Kabupaten Bandung yang BEDAS, Maju, dan Berkelanjutan.

“Tanpa perencanaan yang matang, pelayanan tidak akan maksimal. Tetapkan indikator mutu yang terukur, jangan hanya jadi rutinitas administrasi,” katanya lagi.

Bupati Bandung ini juga menekankan perlunya komitmen seimbang antara pembuat kebijakan dan eksekutor di lapangan. Ia meminta manajemen rumah sakit tidak membiarkan dukungan anggaran dan fasilitas dari pemda menjadi sia-sia akibat eksekusi pelayanan yang lambat.

“Kami pemerintah daerah siap mendukung seluruh rumah sakit, tapi Bapak-Ibu persiapkan pelayanan yang optimal di rumah sakit masing-masing. Jangan kami sudah siap, tapi di lapangan tidak jalan,” ucapnya.

Guna memastikan setiap rumah sakit memiliki solusi konkret atas kendala masing-masing, KDS mewajibkan setiap pimpinan RSUD melakukan pemaparan langsung secara terpisah.

“Saya minta masing-masing rumah sakit expose langsung kepada saya. Tidak boleh digabung, karena kebutuhan tiap rumah sakit berbeda,” tuturnya.

Selain membenahi manajemen internal, Bupati KDS juga berkomitmen memperjuangkan alokasi tambahan anggaran Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan pada RKPD 2027. Dari proyeksi awal sebesar Rp113 miliar, masih diperlukan tambahan sekitar Rp50 miliar agar cakupan kerja sama BPJS selama 12 bulan penuh dapat terjamin.

“Kalau pemda tidak bisa bekerja sama dengan BPJS, praktis seluruh PBI dinonaktifkan dan tidak bisa dilayani di semua faskes. Ini yang harus kita hindari,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung, Dr. Hanhan Siti Hasanah, M.H, melaporkan bahwa tiga RSUD Bedas (Kertasari, Cimaung, dan Tegalluar) telah mengantongi kerja sama dengan BPJS. Adapun RSUD Arjasari masih dalam proses akreditasi dan pengajuan kredensialing, sementara RSUD Pacira sedang menyiapkan survei akreditasi.

Siti menegaskan bahwa kelima RSUD tersebut sudah memiliki izin operasional resmi dan siap melayani masyarakat. Namun, ketergantungan terhadap BPJS dan APBD masih sangat dominan.

“Sekitar 90 persen pendapatan RSUD berasal dari BPJS. Karena itu, kelancaran kerja sama ini sangat menentukan keberlanjutan layanan,” ujar Siti.

Ia mengungkapkan bahwa sebagian besar kebutuhan operasional, mulai dari SDM, sarana-prasarana, alkes, obat-obatan, hingga Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) saat ini masih disubsidi APBD. Langkah penguatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan penggenjot pendapatan independen akan menjadi fokus utama agar kelima RSUD Bedas tersebut ke depan mampu membiayai operasionalnya sendiri. (M1)***

komentar