Atasi Masalah Perbatasan Cibiru, Wali Kota Bandung Gandeng Pemprov Jabar Lewat Pendekatan Humanis

KOTA BANDUNG (METRUM) – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung makin mengintensifkan koordinasi bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat guna merampungkan berbagai tantangan perkotaan, terutama di kawasan perbatasan. Langkah kolaboratif ini dinilai krusial agar penataan wilayah berjalan selaras, terpadu, dan membawa manfaat nyata bagi warga.

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, mengakui bahwa dinamika kompleksitas kota tidak bisa diselesaikan secara sepihak oleh Pemkot Bandung semata. Wilayah perbatasan—seperti kawasan Cibiru—membutuhkan keterlibatan langsung pemprov untuk menjembatani solusi lintas daerah.

“Kota Bandung tidak bisa menyelesaikannya sendiri. Butuh pemerintah provinsi untuk melakukan koordinasi penyelesaian, terutama di daerah perbatasan,” ujar Farhan, Kamis (15/10/2026).

Kawasan Cibiru menjadi salah satu titik fokus utama yang terus dipantau secara ketat oleh Farhan dalam beberapa hari terakhir. Komunikasi intensif terus dibangun bersama Pemprov Jabar untuk merumuskan strategi penataan yang mengedepankan dialog ketimbang aksi represif.

Farhan menegaskan, setiap langkah penertiban dan penataan ruang harus dibarengi dengan program pemberdayaan masyarakat, khususnya para pelaku usaha lokal.

“Kalau penataan dan penertiban akan jalan terus sesuai dengan semangat yang telah dicontohkan Pak Gubernur. Sementara itu, untuk menghindari kata-kata represif, harus ada pemberdayaan,” katanya.

Guna mewujudkan hal tersebut, sektor Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM) dari tingkat kota, provinsi, hingga swasta akan segera diterjunkan. Dengan demikian, proses penataan tidak sekadar menggusur atau menertibkan, tetapi memberikan alternatif ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat setempat.

Sinergi antara Pemkot Bandung dan Pemprov Jabar pun dipastikan berjalan solid tanpa ada sekat birokrasi. Farhan menegaskan, kedua belah pihak berada dalam frekuensi yang sama untuk melayani warga.

“Tidak ada dikotomi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kota, antara gubernur dengan wali kota. Semuanya sejalan dan sinkron,” tegasnya.

Sinkronisasi ini dipastikan tidak hanya berhenti di tingkat pemangku kebijakan, melainkan berlanjut hingga tataran teknis dan operasional di lapangan untuk menangani berbagai persoalan publik secara berkala.

“Sinkronisasi ini berjalan secara rutin dan berjalan untuk berbagai macam isu,” pungkas Farhan. (M1)***

komentar