Akademisi Beri Catatan Kritis Kinerja Wali Kota Bandung Selama Sembilan Bulan

KOTA BANDUNG (METRUM) – Indonesian Politics Research and Consulting menggelar diskusi publik bertajuk Forum Profesor Bandung: Catatan Kritis Akhir Tahun 2025 dan Proyeksi 2026 Kinerja Wali Kota Bandung di Hotel Grandia, Senin (15/12/2025).

Forum tersebut menjadi wadah dialog antara kalangan akademisi dan Pemerintah Kota Bandung untuk menyampaikan evaluasi objektif terhadap kinerja pemerintahan selama sembilan bulan terakhir.

Guru Besar Ilmu Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran, Muradi, menuturkan bahwa forum ini bertujuan memperkuat keterhubungan antara kajian akademik dan implementasi kebijakan publik yang selama ini dinilai belum optimal.

Menurutnya, kampus memiliki banyak pemikiran strategis melalui dewan profesor dan guru besar, namun belum sepenuhnya terhubung dengan kebutuhan operasional pemerintahan di lapangan. Forum ini diharapkan mampu menjembatani kesenjangan tersebut.

Muradi menjelaskan, masukan yang disampaikan bersifat teknis dengan pendekatan teoretis yang aplikatif. Namun, ia menilai evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Pemerintah Kota Bandung masih memerlukan waktu, mengingat masa kepemimpinan wali kota belum genap satu tahun.

Ia juga menekankan pentingnya penetapan program prioritas yang langsung menyasar kebutuhan masyarakat, terutama di tengah dinamika ekonomi dan sosial yang berkembang. Selain itu, kolaborasi internal antarlembaga di lingkungan pemkot dinilai menjadi kunci untuk memperkuat program unggulan.

“Program yang kuat perlu didukung kerja sama internal yang solid, lalu diperluas dengan kolaborasi eksternal, khususnya dengan perguruan tinggi,” ujarnya.

Terkait isu hukum yang menimpa Wakil Wali Kota Bandung, Muradi berpandangan hal tersebut tidak akan mengganggu kinerja pemerintahan daerah selama roda organisasi tetap berjalan efektif melalui koordinasi dan kolaborasi yang baik.

Sementara itu, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyambut positif pelaksanaan forum tersebut. Ia menilai pandangan akademisi sangat dibutuhkan untuk menjaga objektivitas dalam proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik.

Farhan berharap forum serupa dapat memperkuat komunikasi antara birokrasi dan akademisi sehingga rekomendasi yang dihasilkan bersifat aplikatif dan berdampak nyata. Ia juga menyebutkan bahwa Pemerintah Kota Bandung telah menjalin kerja sama dengan sejumlah perguruan tinggi, namun masih membutuhkan figur akademisi yang dapat menjadi rujukan strategis.

“Harapannya, kolaborasi ini tidak berhenti pada wacana, tetapi menghasilkan solusi yang konkret bagi pembangunan Kota Bandung,” pungkasnya. (M1)***

komentar