Banjir Tak Kenal Batas Wilayah, Wali Kota Bandung Tunggu Panggilan Gubernur Duduk Bareng Cimahi & Kabupaten

KOTA BANDUNG (METRUM) – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menyiapkan skema komprehensif untuk menanggulangi persoalan banjir tahunan yang menyelimuti kawasan Bandung Selatan. Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan menegaskan bahwa upaya penanganan di kawasan rawan ini memerlukan anggaran fantastis, di mana kebutuhan pembiayaan untuk wilayah timur saja ditaksir menyentuh angka Rp800 miliar.

Farhan menguraikan, karakter persoalan banjir di kawasan selatan Jalan Soekarno-Hatta terbagi ke dalam dua kluster utama dengan titik pemisah di kawasan Buahbatu.

“Paling parah sekarang ini yang mengganggu kehidupan kita sehari-hari itu di daerah Bandung Selatan, khususnya di selatan Jalan Soekarno-Hatta. Itu kita bagi dua. Garis tengahnya adalah Buahbatu,” kata Farhan di Polrestabes Bandung, Jumat (2/10/2026).

Untuk area timur yang membentang dari Buahbatu hingga Cibiru, Pemkot Bandung berencana merombak strategi lama. Konsep “tol air” yang memperbesar saluran pembuangan menuju wilayah selatan terbukti memindahkan masalah banjir ke daerah tetangga.

“Dulu konsepnya wilayah timur adalah tol air. Dibuka coran sebesar-besarnya. Tapi akibatnya, orang kabupaten jadi kebanjiran,” ujarnya.

Ketika kapasitas saluran menuju selatan kembali diperkecil agar tidak merugikan wilayah kabupaten, dampaknya aliran air tertahan dan memicu genangan parah di wilayah Kota Bandung. Oleh sebab itu, solusi kini dialihkan pada pembangunan kolam-kolam retensi skala besar di kawasan timur.

“Yang harus kita lakukan sekarang adalah membangun kolam retensi baru yang besar-besar di daerah timur,” jelasnya.

Fasilitas infrastruktur ini nantinya berfungsi menampung limpasan air sebelum dipompa kembali. Farhan menyayangkan alih fungsi lahan masif di sepanjang koridor Jalan Soekarno-Hatta yang dahulu bertindak sebagai kantong resapan air alami.

“Dari zaman dulu, sepanjang jalur Soekarno-Hatta itu adalah kolam retensi. Sekarang jalur itu sudah jadi bangunan semuanya,” ujarnya.

Mengingat kebutuhan rekayasa teknik yang rumit serta keterbatasan anggaran daerah, Pemkot Bandung berencana membawa cetak biru penanganan ini ke pemerintah pusat melalui Bappenas guna menjajaki pendanaan bersama.

“Untuk menampung semua air, kemudian nanti dipompa balik. Nah, itu butuh engineering dan biaya yang sangat besar. Nilainya Rp800 miliar,” jelasnya.

Sementara untuk wilayah barat yang meliputi Buahbatu, Moh. Toha, Kopo, Cibaduyut, hingga Cimindi, Farhan menggarisbawahi bahwa penanganan tidak bisa berjalan parsial karena berbatasan langsung dengan Kabupaten Bandung dan Kota Cimahi.

“Kalau bagian barat, karena semua bersentuhan dengan kabupaten dan Kota Cimahi terutama di Cimindi. Saya menunggu koordinasi dari Pak Gubernur untuk mempertemukan kami bertiga, lalu kita cari solusi bersama,” ungkapnya.

Farhan mendesak agar penanganan banjir mengadopsi pendekatan aglomerasi Bandung Raya tanpa terhalang sekat administrasi wilayah.

“Solusi aglomerasi lah, seperti solusi sampah,” katanya.

Ia mengibaratkan penanganan banjir ini serupa dengan pengelolaan kawasan Bandung Utara yang sukses mengaitkan Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, dan Cimahi secara terpadu.

“Mau tidak mau, harus. Sama seperti Bandung Utara. Bandung Utara itu kan KBB dan Kabupaten Bandung terlibat. Cimahi juga ada. Jadi ya, sama-sama,” ungkapnya.

Farhan berharap Pemerintah Provinsi Jawa Barat dapat segera memfasilitasi forum koordinasi lintas daerah agar penanganan banjir yang saling berkaitan ini bisa diselesaikan secara tuntas.

“Makanya saya sangat mengharapkan ada solusi segera dari provinsi,” tuturnya. (M1)***

komentar