BBM Melonjak, Pemkot Bandung Siapkan Efisiensi Besar-besaran pada Belanja Operasional

KOTA BANDUNG (METRUM) – Pemerintah telah menaikkan harga sejumlah bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi. Salah satunya jenis Pertamax yang naik menjadi Rp16.250 per liter mulai Rabu, 10 Juni 2026.

Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi mulai memunculkan tantangan baru bagi Pemerintah Kota Bandung. Menyikapi kondisi tersebut, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menegaskan langkah efisiensi operasional menjadi pilihan utama untuk menjaga stabilitas anggaran tanpa mengganggu pelayanan publik.

Farhan menilai lonjakan harga BBM merupakan konsekuensi dari dinamika pasar energi global yang dipengaruhi ketidakseimbangan pasokan dan permintaan, serta pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang terus berfluktuasi.

Menurutnya, pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan untuk mengintervensi harga BBM. Karena itu, upaya yang paling realistis adalah mengendalikan pola konsumsi energi agar lebih hemat dan efisien.

“Kondisi ini harus kita hadapi bersama. Yang bisa dilakukan adalah mengurangi pemborosan dan meningkatkan efisiensi dalam penggunaan energi,” ujarnya.

Sebagai bagian dari strategi penghematan, Farhan tengah mempertimbangkan kebijakan yang mendorong aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkot Bandung mengurangi penggunaan kendaraan pribadi saat berangkat bekerja. Salah satu opsi yang dikaji adalah penerapan sistem carpool atau berbagi kendaraan antarkaryawan.

Langkah tersebut dinilai dapat menekan konsumsi bahan bakar sekaligus mengurangi beban biaya operasional di tengah kenaikan harga energi.

“Kita memang tidak bisa mengendalikan harga BBM, tetapi kita bisa mengendalikan perilaku konsumsi agar tidak boros,” katanya.

Di sisi lain, Farhan mengungkapkan kekhawatiran terbesar pemerintah daerah saat ini adalah meningkatnya biaya operasional layanan publik, khususnya sektor pengangkutan sampah yang sangat bergantung pada bahan bakar.

Ia menjelaskan, armada pengangkut sampah menggunakan BBM dengan harga yang jauh lebih tinggi dibandingkan BBM subsidi. Akibatnya, setiap kenaikan harga akan langsung berdampak terhadap pengeluaran daerah.

“Biaya BBM untuk armada pengangkut sampah menjadi salah satu tantangan terbesar yang harus kami hadapi saat ini,” ungkapnya.

Untuk mengantisipasi tekanan anggaran, Pemkot Bandung juga menyiapkan langkah penyesuaian pada sejumlah pos belanja operasional. Pengeluaran yang dinilai tidak mendesak, seperti konsumsi rapat dan perjalanan dinas, akan menjadi sasaran efisiensi.

Farhan memperkirakan pengurangan pada beberapa komponen belanja tersebut bisa dilakukan secara signifikan guna menjaga keseimbangan keuangan daerah.

Meski demikian, ia memastikan kebijakan penghematan tidak akan mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Pemkot Bandung, kata dia, tetap berkomitmen menjaga layanan publik berjalan optimal di tengah meningkatnya biaya operasional.

“Kita harus beradaptasi dengan situasi yang ada. Efisiensi diperlukan, tetapi pelayanan kepada masyarakat tetap menjadi prioritas utama,” tegas Farhan. (M1)***

komentar