Benahi Transportasi Publik, Pemkot Bandung Dorong Infrastruktur, ATCS, dan Angkutan Massal Terintegrasi

KOTA BANDUNG (METRUM) – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung merancang tiga strategi utama untuk menanggulangi kemacetan yang selama ini menjadi keluhan masyarakat serta hambatan serius bagi perkembangan pariwisata dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, memaparkan sejumlah strategi penanganan kemacetan saat menjadi narasumber dalam wawancara khusus “Berita Satu Spesial” B-Tv bertema Satu Tahun Kepala Daerah, Sinergi Pusat & Daerah pada Jumat, 20 Februari 2026.

Farhan menilai Kota Bandung memiliki potensi besar di sektor pariwisata. Namun, persoalan klasik seperti sampah dan kemacetan masih menjadi tantangan utama yang memengaruhi target pertumbuhan daerah.

Untuk mengatasi kemacetan, Pemkot Bandung menyiapkan tiga langkah strategis.

Langkah pertama adalah peningkatan kapasitas serta kualitas infrastruktur jalan. Pemerintah kota berkolaborasi dengan pemerintah pusat dan provinsi dalam pembangunan dan perbaikan jalan. Farhan mengungkapkan, pemerintah pusat telah merampungkan dua jalan layang utama. Meski demikian, masih dibutuhkan enam fly over tambahan di lintasan kereta api serta tiga jembatan penghubung di kawasan Stasiun KCIC Tegaluar dan Gedebage.

Perbaikan penerangan jalan umum (PJU) juga menjadi perhatian, terutama di kawasan Jalan Soekarno-Hatta wilayah timur yang dinilai masih menjadi titik krusial persoalan lalu lintas.

Langkah kedua adalah penerapan teknologi berbasis kecerdasan buatan melalui sistem ATCS (Automatic Traffic Control System). Sistem ini dirancang untuk mengatur arus lalu lintas secara adaptif dan efisien. Farhan mengakui, implementasi program tersebut membutuhkan perencanaan matang serta koordinasi intensif lintas pemerintahan karena melibatkan pemerintah pusat, provinsi, dan kota.

Langkah ketiga ialah penguatan transportasi massal. Pemkot Bandung bersama Kementerian Perhubungan dan dukungan World Bank tengah mendorong dua program besar, yakni pengembangan Bus Rapid Transit (BRT) bersama Direktorat Jenderal Perhubungan Darat serta studi kelayakan LRT bersama Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

BRT dirancang melayani koridor timur–barat, sedangkan LRT akan menghubungkan jalur utara–selatan. Skema ini diharapkan menjadi tulang punggung sistem transportasi massal di Kota Bandung.

Di sisi lain, revitalisasi angkutan kota (angkot) tetap menjadi bagian penting dalam sistem baru tersebut. Angkot diarahkan bertransformasi menjadi moda pengumpan (feeder) bagi BRT dan LRT agar integrasi transportasi berjalan optimal.

Farhan juga menyoroti belum adanya perubahan trayek angkot sejak 1984. Ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi dinilai sudah sangat tinggi, sehingga diperlukan langkah terobosan untuk mengembalikan minat warga menggunakan transportasi umum. Ia pun menilai kualitas kendaraan dan layanan transportasi umum di Kota Bandung saat ini belum memadai.

Menurut Farhan, sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kota menjadi kunci percepatan realisasi berbagai program tersebut. Pembenahan transportasi, tegasnya, bukan sekadar untuk mengurai kemacetan, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saing pariwisata Kota Bandung. (M1)***

komentar