Dari Krisis ke Optimisme: Upaya Korea Selatan dalam Mendorong Pertumbuhan Keluarga

UNTUK pertama kalinya setelah sembilan tahun, angka kelahiran di Korea Selatan meningkat pada 2024. Menurut data awal yang dirilis Rabu (26/2/2025), fenomena ini disebabkan adanya peningkatan angka pernikahan; sebuah pertanda yang mungkin mengubah krisis demografi negara itu.

Dilansir dari VOA, Nam Hyun-jin sempat meragukan apakah Korea Selatan adalah tempat yang ideal untuk membangun keluarga besar saat ia pertama kali memiliki anak lima tahun lalu. Namun, pandangannya berubah setelah menerima bonus kelahiran sebesar $70.000 dari perusahaannya, Booyoung Group.

Pada 2023, Korea Selatan mencatat angka kelahiran terendah di dunia. Namun, data awal yang dirilis pekan ini menunjukkan sedikit peningkatan angka kelahiran pada tahun lalu. Nam, yang kini memiliki dua anak tanpa penyesalan, mengungkapkan bahwa dukungan perusahaannya telah memberinya kepastian bahwa perannya sebagai ibu tidak akan menghambat kariernya.

“Budaya perusahaan saya sangat mendukung keluarga dengan anak lebih banyak, dan kini masyarakat juga lebih mendorong kelahiran dibandingkan lima tahun lalu saat anak pertama kami lahir,” ujarnya.

Tak hanya perusahaan tempat Nam bekerja, berbagai perusahaan lain dan pemerintah turut berperan dalam upaya peningkatan angka kelahiran. Saat ini, Korea Selatan memberikan insentif seperti keringanan pajak untuk bonus kelahiran serta berbagai dukungan lain bagi keluarga.

Hasilnya mulai terlihat. Untuk pertama kalinya dalam sembilan tahun, angka kelahiran menunjukkan sedikit peningkatan, dari 0,72 pada 2023 menjadi 0,75 pada 2024. Meskipun kenaikannya kecil, hal ini menjadi secercah harapan bagi negara yang menghadapi potensi krisis populasi. Tantangan serupa juga dihadapi negara maju lainnya seperti Jepang dan Italia, yang masih berjuang meningkatkan angka kelahiran meski mendapat intervensi pemerintah.

Direktur Statistik Korea, Park Hyun-jung, menyebut bahwa semakin banyak pasangan yang menikah setelah sempat menunda akibat pandemi, serta adanya pergeseran sentimen yang lebih positif terhadap kelahiran.

Melihat tren ini, pemerintah Korea Selatan berupaya mempertahankan momentum dengan menargetkan angka kelahiran mencapai 1 kelahiran per perempuan pada 2030. Berbagai insentif pun diberikan, termasuk pemotongan pajak sebesar $350 per individu untuk pasangan pengantin baru hingga 2026.

Namun, Jung Jae-hoon, profesor kesejahteraan sosial di Seoul Women’s University, menilai bahwa insentif finansial saja belum cukup.

“Diperlukan perubahan paradigma menuju sistem keluarga yang lebih demokratis dan setara gender, dengan dukungan pengasuhan anak yang lebih luas serta kebijakan perusahaan yang lebih ramah keluarga,” katanya.

Sejumlah anak muda Korea Selatan yang diwawancarai oleh kantor berita Reuters masih meragukan efektivitas upaya pemerintah dalam meningkatkan angka kelahiran. Mereka menganggap menjadi orang tua sebagai beban finansial yang besar serta khawatir akan stabilitas karier mereka.

“Di Korea, biaya untuk menikah dan memiliki anak sangat tinggi, sehingga sulit bagi banyak keluarga. Karena itu, saya merasa memiliki anak bukanlah sesuatu yang benar-benar didukung oleh masyarakat,” ujar salah satu responden.

Meskipun terdapat sedikit peningkatan angka kelahiran, masih terlalu dini untuk menyimpulkan bahwa ini akan membalikkan krisis populasi. Pemerintah menegaskan bahwa mereka akan terus mendorong perusahaan untuk lebih transparan mengenai kebijakan yang mendukung para orang tua.

Mulai tahun ini, seluruh perusahaan yang terdaftar wajib melaporkan data terkait pengasuhan anak kepada pihak berwenang. Selain itu, usaha kecil yang memberikan dukungan bagi keluarga, seperti yang dilakukan perusahaan tempat Nam bekerja, berhak mengklaim insentif dari pemerintah. (M1-VOA/th/jm)***

komentar