Farhan Bergerak ke Jakarta, Tuntut Kepastian Proyek Flyover Nurtanio

KOTA BANDUNG (METRUM) – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung terus mencari jalan keluar atas kemacetan kronis yang membayangi sebagian ruas jalan di kota ini. Salah satu fokus perhatian Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, adalah proyek jembatan layang Nurtanio yang hingga kini tidak menunjukkan progres pembangunan.

Farhan menegaskan bahwa proyek pembangunan tersebut berada di bawah wewenang pemerintah pusat. Ia menyayangkan lambatnya penyelesaian proyek, padahal keberadaannya sangat krusial untuk mengurai kepadatan lalu lintas di wilayah utara Kota Bandung.

“Masih ada satu titik di Kota Bandung yang hingga kini belum jelas nasibnya, yakni proyek jembatan layang di kawasan Nurtanio. Itu proyek milik pemerintah pusat,” ungkap Farhan di Jalan Riau, Bandung, pada Senin, 16 Juni 2025.

Untuk menindaklanjuti hal ini, Farhan berencana melakukan kunjungan ke Jakarta pada Kamis, 19 Juni 2025, guna berdialog langsung dengan pihak-pihak terkait di level nasional.

Ia ingin memastikan adanya kejelasan komitmen sekaligus mendapatkan kepastian waktu penyelesaian proyek tersebut.

“Saya akan menemui pihak pemerintah pusat hari Kamis nanti, untuk menanyakan secara langsung: apakah proyek ini akan diselesaikan atau tidak? Kalau ya, kapan?” ujarnya.

Farhan turut menyoroti julukan “kota termacet di dunia” yang sempat melekat pada Bandung. Ia mengakui bahwa tingginya kepemilikan kendaraan pribadi menjadi faktor utama kemacetan. Berdasarkan data terbaru, jumlah kendaraan pribadi di Bandung mendekati 5,5 juta unit, sedangkan jumlah penduduknya sekitar 2,6 juta jiwa.

Namun, menurutnya, kemacetan tidak semata disebabkan oleh jumlah kendaraan dan populasi, melainkan juga karena belum tuntasnya infrastruktur penunjang transportasi.

“Cap sebagai kota paling macet sedunia tentu membuat kita harus introspeksi. Salah satu penyebabnya ya karena proyek seperti jembatan layang Nurtanio ini belum kunjung rampung,” jelas Farhan.

Ia menambahkan bahwa masyarakat tidak terlalu peduli soal siapa yang bertanggung jawab—apakah pemerintah kota, provinsi, atau pusat. Yang mereka harapkan hanyalah penyelesaian yang nyata.

“Warga tidak memusingkan itu urusan siapa, yang penting masalah ini tuntas. Maka dari itu, kami sebagai pemerintah kota akan mengambil inisiatif untuk bertanya langsung,” tegasnya.

Farhan menilai pendekatan komunikasi aktif ke pemerintah pusat menjadi langkah strategis, agar Kota Bandung mendapat perhatian lebih dalam pelaksanaan proyek-proyek nasional yang berpengaruh besar terhadap kehidupan dan mobilitas jutaan warganya. (M1)***

komentar