Gandeng Wamen PPMI, Wali Kota Farhan Dorong Lulusan Vokasi Bandung Tembus Industri Luar Negeri

KOTA BANDUNG (METRUM) – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung bergerak cepat menggenjot kualitas pendidikan vokasi demi melahirkan Sumber Daya Manusia (SDM) terampil yang siap bersaing di pasar kerja internasional. Langkah strategis ini dibahas langsung dalam pertemuan antara Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, dan Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI), Christina Aryani, di Pendopo Kota Bandung, Sabtu (10/10/2026).

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menegaskan bahwa Kota Bandung menyimpan modal besar berupa melimpahnya politeknik, sekolah vokasi, hingga lembaga pelatihan keterampilan. Potensi ini harus dioptimalkan untuk membuka jalan bagi warganya agar mampu menembus industri luar negeri.

“Potensi perguruan tinggi dan lembaga vokasi di Bandung sangat besar. Ini harus dimanfaatkan maksimal untuk membuka peluang kerja internasional, sekaligus menyiapkan tenaga kerja yang sesuai standar kebutuhan industri global,” ujar Farhan.

Ia menambahkan, penyiapan calon pekerja migran tidak hanya membidik lulusan vokasi, tetapi juga memprioritaskan masyarakat dari keluarga berpendapatan rendah demi menekan angka pengangguran di Kota Bandung.

Di sisi lain, Wakil Menteri PPMI, Christina Aryani, mengungkapkan bahwa permintaan tenaga kerja terampil dari Indonesia di berbagai negara sejatinya sangat tinggi. Sektor-sektor yang paling membutuhkan antara lain pengelasan (welder), keperawatan (caregiver), manufaktur, hingga perhotelan (hospitality). Negara tujuannya pun melingkupi Jepang, Korea Selatan, Jerman, hingga sejumlah negara Eropa.

“Kebutuhan tenaga kerja terampil di luar negeri masih sangat luas. Karena itu, pemerintah terus mendorong peningkatan kompetensi calon pekerja migran melalui pelatihan bahasa, keterampilan teknis, dan sertifikasi resmi agar sesuai dengan kriteria perusahaan tujuan,” tutur Christina.

Selain fokus pada penguatan kemampuan teknis, Christina menekankan krusialnya aspek legalitas dan perlindungan hukum bagi para pekerja migran. Penempatan melalui jalur resmi menjadi harga mati agar hak-hak pekerja terjamin dan mereka mendapatkan perlindungan penuh jika menghadapi masalah di negara tujuan.

Pertemuan tersebut juga menyoroti pengawasan ketat terhadap Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) yang menawarkan penempatan luar negeri, serta penyelesaian kendala persyaratan jaminan sosial bagi para peserta pelatihan.

Sebagai langkah konkret, Pemkot Bandung bersama dinas terkait dan tim BP3MI Jawa Barat kini tengah mematangkan rancangan nota kesepahaman (MoU). Kerjasama ini diharapkan mampu memperkuat sinergi dalam mencetak pekerja migran terampil sekaligus memperluas akses lapangan kerja internasional bagi warga Bandung. (M1)***

komentar