Gedung Baru Dikebut, Siswa SDN 026 Bojongloa Numpang Belajar di Cibaduyut: Pemkot Terjunkan Psikolog Kawal Mental Anak!

KOTA BANDUNG (METRUM) – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung resmi merelokasi ratusan siswa SD Negeri 026 Bojongloa untuk menumpang belajar sementara di SD Negeri 148 Cibaduyut. Langkah taktis ini diambil agar proses kegiatan belajar mengajar (KBM) tidak mandek selama proyek pembangunan gedung baru SDN 026 dikerjakan.

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, memastikan proses perpindahan siswa telah berjalan lancar tanpa hambatan berarti.

“Alhamdulillah, sebetulnya dari kemarin, tapi hari ini kita resmi sudah memastikan bahwa anak-anak SD Negeri 026 Bojongloa sedang dalam proses pemindahan. Sekarang sudah selesai pemindahannya dari tanah yang lama untuk sementara ditampung dulu di SDN 148 Cibaduyut,” kata Farhan di SDN 148 Cibaduyut pada Selasa, 8 September 2026.

Lantaran jarak kedua sekolah masih terbilang dekat dan bisa ditempuh dengan berjalan kaki, Pemkot memberlakukan sistem dua sif guna menyiasati ruang kelas. Siswa SDN 148 tetap belajar di pagi hari, sedangkan rombongan SDN 026 mendapat giliran masuk siang mulai pukul 12.30 WIB.

Di sisi lain, megaproyek sekolah ini tak lepas dari sorotan. Warga sekitar lokasi proyek sempat menyuarakan kekhawatiran terkait potensi kemacetan, kepungan debu, hingga gangguan lalu lalang kendaraan berat. Merespons keluhan tersebut, Farhan menegaskan akan mengedepankan pendekatan persuasif.

“Saya mengerti bahwa di lokasi baru itu ada banyak keluhan warga akan terjadinya kemacetan dan lain-lain, serta akses pada saat kendaraan proyek berjalan. Tetapi bagaimanapun juga kami akan memastikan lewat dialog dengan warga bahwa pengelolaan lingkungan akan sangat kita perhatikan,” ujarnya.

Bagi Farhan, pemenuhan hak pendidikan anak tetap menjadi prioritas absolut. Tak hanya fokus pada fisik bangunan, Pemkot Bandung juga menaruh perhatian ekstra pada potensi guncangan psikologis para siswa akibat perubahan lingkungan sekolah secara mendadak.

“Kita kadang suka kurang sensitif terhadap stres anak. Makanya ada DP3A dengan pendampingan psikisnya untuk memastikan bahwa ketika terjadi pemindahan itu tidak ada rasa sedih, tidak ada rasa kecewa, tidak ada rasa tertekan,” jelas Farhan.

Guru Bimbingan dan Konseling (BK) kini disiagakan sebagai garda terdepan untuk melakukan asesmen. Jika ditemukan indikasi anak yang tertekan, jaringan profesional lintas instansi siap diaktifkan.

“Kami juga sudah bekerja sama dengan berbagai macam organisasi profesi psikolog, baik psikolog psikologis maupun psikolog klinis. Kami juga dibantu Dinas Kesehatan, belum termasuk para psikolog konsuler yang ada di KPAD maupun DP3A dan juga di Disdik,” katanya.

Sementara itu, dari segi birokrasi dan legalitas, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bandung, Asep Gufron, mengklaim seluruh perizinan sudah rampung. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) telah terbit, sehingga pembangunan fisik bisa langsung digeber.

“PBG semua sudah clear, sudah terbit tinggal mungkin nanti ada tahapan-tahapan untuk terus melakukan sosialisasi biar nanti pembangunan bisa terselesaikan di akhir tahun,” ujar Asep.

Disdik mematok target ambisius. Konstruksi gedung tahap pertama diyakini tuntas dalam waktu kurang dari enam bulan, sehingga bisa segera dimanfaatkan pada tahun ajaran baru mendatang.

“Enam bulan selesai gedung pertama, ya sampai akhir tahun. Kurang dari enam bulan malah. Tahun ajaran baru kita upayakan sudah bisa ditempati. Pada bulan April 2027 sudah full,” ucapnya.

Langkah mitigasi mental juga dipertegas oleh Kepala DP3A Kota Bandung, Uum Sumiati. Pihaknya berjanji akan memantau ketat dinamika psikologis anak-anak selama masa relokasi berlangsung.

“Bila ada anak-anak yang mungkin ada gangguan secara psikis, kami siap untuk mendampingi. Mudah-mudahan tidak ada apa-apa, aman-aman saja,” kata Uum.

Setali tiga uang, Ketua Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kota Bandung, Ita Daniawati, memastikan akan ikut mengawal fase transisi ini agar tak ada satu pun hak siswa yang terabaikan.

“Pada relokasi ini kami melakukan tupoksi kami sebagai Komisi Perlindungan Anak Daerah. Kami akan mengawal, mengawasi dan memantau pemenuhan hak anak dari siswa-siswa SDN 026 ini,” tutur Ita. (M1)***

komentar