Luncurkan Aplikasi SIGEMPAR, Bupati Bandung Dorong Perusahaan Arahkan CSR Lindungi Pekerja Rentan di Sekitar Pabrik

KABUPATEN BANDUNG (METRUM) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung memperkuat benteng perlindungan sosial bagi masyarakat pekerja sektor informal melalui peluncuran Aplikasi SIGEMPAR (Sistem Informasi Gerakan Melindungi Pekerja Rentan) serta sosialisasi Program SERTAKAN (Sejahtera Pekerja Rentan).

Inovasi hasil kolaborasi Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kabupaten Bandung bersama BPJS Ketenagakerjaan ini diresmikan langsung oleh Bupati Bandung, Dadang Supriatna (Kang DS), di Hotel Grand Pasundan, Bandung, Senin (9/11/2026).

Dalam arahannya, Kang DS menantang kalangan dunia usaha, korporasi, hingga instansi terkait untuk turun tangan secara kolektif menuntaskan persoalan jaminan ketenagakerjaan. Sejauh ini, Pemkab Bandung tercatat telah mengover jaminan sosial bagi 182.651 jiwa pekerja rentan—mencakup petani, ketua RT/RW, kader PKK, hingga guru ngaji—dari total ratusan ribu potensi pekerja yang ada.

“Tentunya saya sangat mengapresiasi gerakan ini. Berdasarkan database ada sekitar 862 ribu pekerja rentan. Pemkab Bandung sendiri sudah memberikan jaminan perlindungan kepada 182 ribu lebih jiwa. Sisa yang belum ter-cover ini harus kita gotong royongkan bersama,” kata Kang DS.

Guna mempercepat pemerataan perlindungan, ia mengimbau seluruh aparatur sipil negara (ASN), pengurus KORPRI, serta para pimpinan perusahaan untuk berperan sebagai ‘orang tua asuh’ bagi buruh tani, pedagang kaki lima (PKL), hingga pengemudi ojek di lingkungan sekitar. Dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) pun didorong agar diarahkan secara presisi berdasarkan pemetaan data aplikasi SIGEMPAR.

“Perusahaan tidak akan bisa berjalan tanpa dukungan masyarakat sekitar. Saya harap perusahaan yang ada bisa mengalokasikan CSR-nya untuk menyasar masyarakat rentan di radius sekitarnya, baik 200 meter, 500 meter, hingga 1 kilometer. Data ini harus benar dan akurat melalui aplikasi SIGEMPAR,” ujarnya.

Kang DS menekankan bahwa kehadiran SIGEMPAR akan menyelaraskan akurasi data dan koordinasi antara pemerintah desa, daerah, hingga pusat menuju visi Indonesia Emas 2045. Langkah ini sekaligus mencegah munculnya kemiskinan baru saat pekerja informal tertimpa musibah kecelakaan kerja.

“Bagaimana kemudian pembangunan ini selaras dengan visi-visinya Pak Presiden, visi-visinya Pak Gubernur, dan visi-visinya Kabupaten Bandung menuju Indonesia Emas 2045,” katanya.

Menutup arahannya, ia berpesan agar kemajuan dunia usaha di Kabupaten Bandung berjalan beriringan dengan kesejahteraan warga sekitar tanpa adanya sekat ego sektoral.

“Jangan jumawa, tetapi harus bisa merangkul semua elemen. Perusahaan harus maju dan menguntungkan, namun lingkungan masyarakat sekitarnya juga harus sejahtera dan terlindungi. Mari bersama-sama bersatu menuju Kabupaten Bandung yang lebih Bedas,” ujar Kang DS mengakhiri. (M1)***

komentar