METRUM
Jelajah Komunitas

Pemerintah Kejar Target Investasi Rp1.200 Triliun di 2022 untuk Pulihkan Ekonomi Nasional

Di tengah ketidakpastian global, pemerintah masih menaikkan target investasi menjadi Rp1.200 triliun pada 2022. Apakah ini terlalu ambisius?

JAKARTA – Presiden Joko Widodo akan mengejar target investasi sebesar Rp1.200 triliun pada 2022, meskipun sentimen eksternal masih diliputi ketidakpastian. Ia yakin target tersebut akan tercapai jika pandemi terkendali dan iklim investasi kembali menarik minat investor.

“Jadi investasi menjadi jangkar pemulihan ekonomi, karena kita kalau terlalu berfokus kepada APBN (yang) defisit ini meskipun Ibu Menkeu sangat hati-hati dalam mengelola APBN kita. Oleh sebab itu, yang di luar APBN yang harus digerakkan. Kembali lagi investasi,” ungkap Jokowi dalam acara Rakornas dan Anugerah Layanan Investasi 2021, di Jakarta, pada Rabu (24/11/2021), seperti dilansir dari VOA.

Selain regulasi yang ada, untuk mendukung iklim investasi yang kondusif maka semua pihak terkait, terutama pemerintah daerah, harus bisa melayani semua investor dengan baik tanpa terkecuali.

Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan di Jakarta, pada 22 November 2021. (Foto: Courtesy/Biro Setp
Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan di Jakarta, pada 22 November 2021 (Foto: Courtesy/Biro Setp).*

“Yang namanya usaha kecil itu juga investor, jangan keliru. Investor yang sedang juga layani dengan baik, investor yang gede juga layani dengan baik. Izin berikan semua, gratis, antarkan ke rumah, itu pelayanan. Yang kecil-kecil layani seperti itu. Berikan target ke PTSP misalnya Pak Gubernur, Pak Bupati, beri target tahun ini misalnya 10 ribu usaha kecil berikan izin gratis, yang kecil-kecil itu urus,” jelas presiden.

Pada tahun depan, Jokowi berencana membidik jenis investasi yang bisa memberikan nilai tambah yang tinggi atau hilirisasi industri pengolahan yang berorientasi ekspor. Ia mencontohkan, pemerintah sudah menghentikan ekspor nikel mentah agar hilirisasi bisa berjalan di tanah air. Kebijakan ini diperkirakan bisa menghasilkan nilai ekspor yang jauh lebih tinggi ke depannya dan bisa menyerap lebih banyak tenaga kerja.

“Nikel saja empat tahun yang lalu eskpor kita mentah (nilainya) USD1,1 miliar kira-kira. Tahun ini perkiraan saya bisa mencapai USD20 miliar dari kira-kira Rp15 triliun menjadi Rp280 triliun. Itu yang namanya nilai tambah di situ,” tuturnya.

Selain hasil ekspor yang akan meningkat, dengan terjadinya hilirisasi industri, maka Indonesia juga akan mendapatkan transfer ilmu pengetahuan serta teknologi. Dengan begitu, baik industri maupun sumber daya manusia (SDM) tanah air akan lebih bisa bersaing di kancah global.

Peran Penting Pemerintah Daerah

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia dalam sebuah kesmepatan pada September 2021. (Foto: Courtesy of Setpres RI)
Menteri Investasi Bahlil Lahadalia dalam sebuah kesmepatan pada September 2021 (Foto: Courtesy of Setpres RI).*

Target investasi yang ditetapkan untuk tahun 2022 jauh lebih tinggi dibanding tahun 2021 sebesar Rp900 triliun. Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengakui mengejar target itu memang tidak mudah. Diperlukan koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar target tersebut bisa tercapai.

“(Target investasi) tahun depan Rp1.200 triliun. Angka ini ngeri-ngeri sedap, karena itu saya undang gubernur, bupati, DPMTSP untuk hadir bersama-sama dalam rangka mendorong ini,” ungkap Bahlil.

Guna mencapai target investasi ini, Kementerian Investasi, kata Bahlil, akan menjalankan beberapa strategi. Diantaranya dengan memperbaiki layanan sistem perizinan online atau online single submission (OSS) yang diakuinya belum berjalan dengan cukup baik.

Ia menargetkan pelayanan investasi berbasis online tersebut akan sempurna pada Desember mendatang.

“Kami (juga) mempunyai strategi adalah mengawal investasi end to end. Jadi dari 34 provinsi kita bagi ada sekitar 600-700 perusahaan, kemudian itu yang kita kawal, karena itu kenaikannya kurang lebih sekitar 23-33 persen,” jelasnya.

Hilirisasi

Senada dengan Jokowi, Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudistira mengatakan hilirisasi industri di tanah air memang bisa mendatangkan investasi yang cukup besar dan diperkirakan akan semakin banyak menarik minat investor. Namun, ia mengingatkan bahwa masih banyak para investor yang ragu salah satunya karena adanya gugatan yang dilayangkan Uni Eropa kepada WTO akibat adanya kebijakan penghentian ekspor bijih nikel mentah.

Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira. (Foto: VOA)
Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira (Foto: VOA).*

“Kalau ternyata WTO memenangkan pihak Eropa maka bisa menjadi hambatan serius bagi investasi di sektor pengolahan hasil tambang,” ungkap Bhima kepada VOA.

Selain itu, kata Bhima, pemerintah juga perlu memperhatikan isu-isu penting lainnya sebelum menggandeng calon investor untuk menanamkan modalnya dalam industri pengolahan hilirisasi hasil tambang, seperti aspek lingkungan, sosial dan tata kelola yang baik.

“Karena sekarang ini perhatian kepada (isu) lingkungan hidup juga tinggi. Jadi (misalnya) kebutuhan baterai memang meningkat, listrik meningkat, butuh bahan baku nikel yang cukup besar. Tapi pertanyaannya adalah apakah nikel dikelola secara sustainable atau tidak? Itu menjadi pekerjaan rumah besar untuk mendorong hilirisasi,” jelasnya.

Pilihan Investasi

Tak dapat dipungkiri bahwa investasi dapat pendongkrak perekonomian nasional. Bhima mengatakan realisasi investasi untuk penanaman modal tetap bruto di dalam Produk Domestik Bruto (PDB) berkontribusi lebih dari 30 persen.

Namun pemerintah, tambah Bhima, juga hanya jangan mengejar realisasi investasi semata tanpa memperhatikan kualitas daripada serapan tenaga kerja yang ada. Pasalnya, pada tahun 2020-2021 memang terjadi realisasi investasi yang positif, namun terdapat penurunan kualitas dari serapan tenaga kerja. Maka dari itu, menurutnya pemerintah harus mulai memilah sebuah investasi yang berkualitas agar terjadi transfer ilmu pengetahuan dan skill kepada tenaga kerja lokal.

“Jadi setiap realisasi investasi yang dihasilkan, itu bisa dihitung berapa tenaga kerja yang terserap. Nah itu rasionya terus mengalami penurunan. Jadi meskipun realisasi secara nominal USD atau triliun rupiah mengalami kenaikan, tapi pada faktanya serapan tenaga kerjanya tidak sebanding,” pungkasnya. (M1-VOA/gi/em)***

komentar

Komen yang ditutup, tetapi jejak balik dan ping balik terbuka.

%d blogger menyukai ini: