Penyintas Bom Bali Cemas, Bantuan LPSK Terancam Terhenti

Bom Bali 2002 yang menyasar klub malam di Pantai Kuta diduga dilakukan oleh jaringan Jemaah Islamiyah yang berafiliasi dengan al Qaeda. Serangan itu menewaskan 38 warga Indonesia, 88 warga Australia, serta korban dari 20 negara lainnya.

SIDOARJO – Setelah lebih dari 20 tahun dan menjalani 37 operasi, Chusnul Chotimah masih merasakan trauma setiap kali mengingat malam ketika ia selamat dari ledakan bom di Bali. Serangan tersebut menewaskan 202 orang dan menjadi salah satu aksi teror paling mematikan di dunia.

Di tubuh perempuan berusia 55 tahun ini masih terlihat bekas luka bakar akibat peristiwa tragis tersebut. Kini, ia merasa cemas akan kehilangan akses terhadap perawatan gratis yang membantunya bertahan hidup. Kekhawatiran ini muncul setelah Presiden Prabowo Subianto mengumumkan pemangkasan anggaran sebesar Rp311 triliun untuk mendanai program-program prioritas pemerintah, termasuk program Makan Siang Bergizi (MBG). Para analis khawatir bahwa langkah ini dapat mengganggu layanan publik dan menghambat pertumbuhan ekonomi.

Bom Bali 2002 yang menyerang klub malam di Pantai Kuta diduga dilakukan oleh jaringan Jemaah Islamiyah yang berafiliasi dengan al Qaeda. Serangan ini menewaskan 38 warga Indonesia, 88 warga Australia, serta korban dari 20 negara lainnya.

Di tengah proses pemulihan yang menyakitkan dan usahanya untuk mempertahankan warung kecil di Sidoarjo, Jawa Timur, Chusnul masih bergantung pada bantuan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk biaya pengobatan dan konsultasi psikiater.

“Saya menelepon Bu Susi, wakil kepala LPSK, dan bertanya, ‘Bu Susi, apakah benar pemerintah akan memotong anggaran LPSK?’ Ia menjawab ya. Lalu saya bertanya, bagaimana dampaknya terhadap bantuan medis bagi para korban? Ia menjawab, ‘Sepertinya bantuan Anda tidak akan terjamin’,” kenang Chusnul.

Kepala LPSK, Achmadi, menyatakan kepada Reuters bahwa anggaran lembaganya memang terpengaruh oleh upaya efisiensi. Namun, mereka tetap berkomitmen untuk mengakomodasi hak-hak saksi dan korban sambil berusaha meningkatkan efisiensi.

Achmadi juga menyampaikan kepada DPR minggu lalu bahwa anggaran LPSK tahun ini dipangkas lebih dari setengahnya menjadi hanya Rp108 miliar.

Kantor Staf Presiden belum memberikan tanggapan atas permintaan komentar dari Reuters pada hari Sabtu. Sebelumnya, mereka menyatakan bahwa efisiensi anggaran hanya akan mempengaruhi pengeluaran yang tidak perlu, bukan layanan publik yang esensial.

Namun, para menteri mengikuti arahan presiden dengan memangkas anggaran, mulai dari pemeliharaan jalan dan jembatan hingga pengurangan biaya listrik untuk lampu kantor.

Ribuan mahasiswa turun ke jalan di berbagai kota minggu ini untuk memprotes pemotongan anggaran yang dikhawatirkan dapat merusak sistem dukungan sosial.

Dengan penghasilan yang minim, sekitar Rp65.400 per hari dari warung makannya, Chusnul harus mencari cara untuk menanggung biaya pengobatannya sendiri sekaligus perawatan mahal bagi putranya yang menderita penyakit von Willebrand, sebuah kelainan langka yang mempengaruhi pembekuan darah.

Korban bom Bali lainnya juga menyampaikan kepada Reuters bahwa mereka telah mengirim surat kepada DPR dan Prabowo, meminta agar LPSK mendapatkan dispensasi dari kebijakan pemotongan anggaran.

“Saya bisa mencoba mencari penghasilan dari bekerja, saya akan berjuang untuk makanan dan pendidikan anak-anak saya, tetapi perawatan saya tidak akan berjalan tanpa bantuan LPSK,” kata Chusnul. “Saya tidak akan bisa menjalani hidup normal lagi.” (M1-VOA/ah/ft)***

komentar