Realisasi 100 Persen, DPKP Kota Bandung Tuntaskan 1.785 Rutilahu Sepanjang 2025

KOTA BANDUNG (METRUM) – Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) resmi menuntaskan 1.785 unit perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) hingga 1 Desember 2025.

Capaian program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) Kota Bandung pada 2025 mencapai realisasi penuh. Sebanyak 1.785 unit berhasil diperbaiki melalui anggaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Kota Bandung.

Kepala DPKP Kota Bandung, Luthfi Firdaus, menjelaskan bahwa program Rutilahu terus menjadi prioritas pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup warga, mengurangi kawasan kumuh, dan memperbaiki lingkungan permukiman.

“Hingga 1 Desember, ada 1.785 unit Rutilahu yang telah selesai ditangani. Ini berarti target Rutilahu DPKP tahun 2025 tercapai 100 persen,” kata Luthfi di Balai Kota Bandung, Senin 1 Desember 2025.

Perbaikan rumah tersebar di 25 kecamatan, mencakup berbagai kategori kerusakan mulai dari ringan, sedang, hingga berat dengan tingkat kerusakan 45–60 persen. Namun, beberapa lokasi tak dapat diintervensi karena masalah legalitas lahan, seperti bangunan yang berdiri di tanah tanpa status kepemilikan yang jelas.

“Jika status lahan tidak memenuhi ketentuan, kami tidak bisa melakukan perbaikan,” ungkapnya.

Target Besar 2029: Tuntaskan 9.000 Rutilahu

DPKP mencatat masih ada sekitar 9.000 unit rumah tidak layak huni dan 280 hektare kawasan kumuh yang harus ditangani secara bertahap hingga 2029. Pemerintah menargetkan penanganan 1.000–2.000 unit per tahun untuk menuntaskan seluruh kebutuhan.

“Kami melaporkan progres setiap triwulan ke kementerian. Semoga seluruh 9.000 unit dan kawasan kumuh 280 hektare bisa diselesaikan pada 2029,” ujar Luthfi.

Sejak diluncurkan pada 2014, program Rutilahu terus beradaptasi dengan kondisi lapangan serta kebutuhan masyarakat. Setiap unit menerima bantuan Rp25 juta. Tahun 2025, program ini turut diperkuat dukungan berbagai mitra:

• BSPL Pemerintah Pusat: 111 unit
• CSR Yayasan Buddha Suci: komitmen 500 unit (progres 250 unit)
• Berbagai kolaborasi CSR perusahaan dan lembaga lainnya

Dengan dukungan itu, total unit yang tersentuh perbaikan pada 2025 mencapai sekitar 2.100 unit.

“Kolaborasi pusat dan CSR sangat membantu memperluas jangkauan program,” tambahnya.

Prioritas Berlanjut di 2026

Pada 2026, program Rutilahu tetap diprioritaskan meski terjadi efisiensi anggaran sekitar Rp25 miliar. DPKP menargetkan 1.800–2.000 unit tetap dapat diselesaikan. Total anggaran DPKP tahun depan diperkirakan berada di kisaran Rp240 miliar, turun dari Rp260 miliar, sementara nilai bantuan per unit Rutilahu tetap Rp25 juta.

“Walaupun anggaran turun, Rutilahu tetap prioritas. Target minimal sama seperti tahun ini,” ujar Luthfi.

Selain program perbaikan rumah, DPKP juga tengah menyiapkan pembangunan rumah susun (rusun) sebagai langkah jangka panjang menata kawasan kumuh dan meningkatkan kualitas permukiman. Beberapa proyek seperti Rusun Cingised dan Rusun Rancacili masih membutuhkan tambahan anggaran untuk penyelesaian struktur dan arsitektur.

“Pembangunan vertikal menjadi bagian dari rencana jangka panjang, namun pembiayaan tahun depan menjadi tantangan karena efisiensi anggaran,” tutupnya. (M1)***

komentar