BRT Bandung Raya Resmi Dimulai, Farhan: Sepanjang Koridor Tak Boleh Ada Parkir dan PKL

KOTA BANDUNG (METRUM) – Pembangunan Bus Rapid Transit (BRT) Bandung Raya resmi memasuki tahap awal dengan dilaksanakannya Groundbreaking Indonesia Mass Transit Project (Mastran). Proyek strategis nasional ini diharapkan menjadi solusi kemacetan sekaligus menghadirkan sistem transportasi publik yang modern, terintegrasi dan ramah lingkungan di kawasan Cekungan Bandung.

BRT Bandung Raya resmi memasuki tahap implementasi setelah pemerintah pusat dan pemerintah daerah menandatangani kerja sama Public Service Obligation (PSO) untuk layanan angkutan massal kawasan Cekungan Bandung. Penandatanganan dilakukan di Terminal Leuwipanjang, Kota Bandung, Rabu (22/7/2026), sebagai langkah awal menghadirkan sistem transportasi publik yang terintegrasi di kawasan metropolitan Bandung Raya.

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menegaskan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung siap mendukung penuh pelaksanaan proyek tersebut. Menurutnya, kehadiran BRT tidak hanya akan meningkatkan kualitas layanan transportasi publik, tetapi juga membuka peluang investasi sekaligus mempercepat penataan kawasan perkotaan.

Salah satu kebijakan yang disiapkan adalah penertiban koridor BRT. Sepanjang jalur utama nantinya tidak lagi diperbolehkan adanya parkir di badan jalan maupun aktivitas pedagang kaki lima (PKL). Sebagai gantinya, Pemkot Bandung membuka peluang bagi investor untuk membangun gedung parkir di sejumlah titik strategis.

“Sepanjang jalur BRT tidak boleh ada parkir dan tidak boleh ada PKL. Karena itu kami mengundang investor untuk membangun gedung parkir sebagai bagian dari penataan kawasan,” kata Farhan.

Farhan menjelaskan, Pemkot Bandung telah berkomitmen mendukung skema PSO sejak program BRT mulai dirancang pada 2024. Sebagai kota dengan jumlah pengguna terbesar, Bandung menjadi daerah yang memperoleh manfaat paling signifikan dari layanan transportasi massal tersebut.

Ia juga berharap tarif BRT tetap ramah di kantong agar mampu menarik masyarakat meninggalkan kendaraan pribadi dan beralih ke transportasi umum.

“Saya sedang berjuang supaya tarifnya sekitar Rp7.000 sehingga masyarakat semakin tertarik menggunakan transportasi publik,” ujarnya.

Menurut Farhan, keberadaan BRT tidak akan menghapus angkutan kota (angkot). Moda transportasi tersebut justru akan bertransformasi menjadi layanan feeder berbasis kendaraan listrik yang terhubung langsung dengan koridor utama BRT. Saat ini, Pemkot Bandung bersama para pemangku kepentingan juga tengah menyusun model bisnis serta melakukan simulasi rekayasa lalu lintas, termasuk kemungkinan perubahan arus di sejumlah ruas jalan utama.

“Angkot lama tidak akan dihilangkan tapi akan jadi layanan feeder yang terhubung dengan koridor utama BRT,” ungkapnya.

Sementara itu, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menilai Bandung Raya merupakan salah satu kawasan metropolitan dengan tingkat mobilitas dan aktivitas ekonomi yang sangat tinggi. Namun, dominasi penggunaan kendaraan pribadi telah memicu kemacetan yang berdampak pada produktivitas, biaya perjalanan, hingga kualitas lingkungan.

Karena itu, menurut Dudy, pembangunan BRT menjadi solusi strategis untuk menghadirkan layanan transportasi publik yang nyaman, aman, tepat waktu, terjangkau, dan terintegrasi dengan berbagai moda transportasi lainnya.

“BRT akan menjadi tulang punggung layanan transportasi massal yang terintegrasi dengan kereta api, angkutan pengumpan (feeder), dan moda transportasi lainnya sehingga perjalanan masyarakat menjadi lebih mudah dan efisien dari titik keberangkatan hingga tujuan akhir,” kata Dudy.

Selain seremoni dimulainya pembangunan, pemerintah pusat bersama pemerintah daerah juga menandatangani kerja sama penyediaan PSO sebagai jaminan agar layanan BRT dapat beroperasi secara berkelanjutan dengan tarif yang tetap terjangkau bagi masyarakat.

Di sisi lain, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyebut pembangunan BRT sebagai tonggak dimulainya era baru transportasi publik di Bandung Raya. Ia memastikan angkutan kota konvensional tetap menjadi bagian dari sistem melalui transformasi menjadi kendaraan pengumpan berbasis listrik.

Dedi juga mendorong para sopir angkot agar dapat beralih menjadi pemilik kendaraan listrik melalui skema pembiayaan yang lebih mudah sehingga kesejahteraan mereka tetap terjaga di tengah perubahan sistem transportasi.

“Transportasi modern bukan hanya soal kendaraannya, tetapi juga budaya masyarakat dalam menggunakan transportasi publik serta kualitas layanan kota yang mendukung, mulai dari trotoar, penerangan jalan, hingga keamanan,” ujar Dedi.

Dengan dimulainya proyek BRT Bandung Raya, pemerintah berharap sistem transportasi publik yang lebih modern, terintegrasi, dan ramah lingkungan mampu mengurangi kemacetan, meningkatkan efisiensi mobilitas masyarakat, sekaligus memperkuat daya saing kawasan metropolitan Bandung Raya. (M1)***

komentar