Rusunami Kota Bandung Dipacu, Target 1.000 Unit Rumah Subsidi untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah

KOTA BANDUNG (METRUM) – Program pembangunan Rumah Susun Sederhana Milik (Rusunami) di Kota Bandung mulai dipercepat. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, menilai kinerja Wali Kota Bandung yang baru setahun menjabat sudah menunjukkan pergerakan cepat melalui kolaborasi lintas level pemerintahan, mulai dari pusat hingga daerah di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto. Hal itu disampaikannya saat meninjau lokasi rencana pembangunan Rusunami pada Kamis, 12 Februari 2026.

“Pak Wali Kota baru setahun menjabat, tapi geraknya cepat. Dengan Pak Gubernur, Pak Sekda, kita buktikan pemerintah pusat di bawah Presiden Prabowo, provinsi, kota, hingga kelurahan dan RW bisa bergerak kompak,” kata Maruarar.

Ia mengakui program Rusunami tidak akan lepas dari berbagai tantangan di lapangan. Namun, menurutnya, integritas, tata kelola yang baik, kualitas bangunan, serta ketepatan sasaran penerima manfaat menjadi faktor utama keberhasilan.

“Tidak mungkin mulus tanpa kendala. Tapi dengan niat baik, doa, dan kerja sama, kita bisa. Pastikan integritas, tata kelola, kualitas hunian, dan tepat sasaran untuk rakyat Bandung,” tuturnya.

Pemerintah juga menyiapkan sejumlah lokasi potensial selain titik utama pembangunan, di antaranya kawasan Cimincerang di wilayah Bandung Timur. Upaya ini diharapkan mampu memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak di berbagai penjuru kota.

Terkait jadwal pelaksanaan, pemerintah masih merampungkan perencanaan menyeluruh yang mencakup aspek tata kelola, regulasi, pembiayaan, hingga mekanisme pelaksanaan. Kepastian skema program ditargetkan dapat diumumkan dalam dua pekan ke depan.

“Mudah-mudahan dua minggu lagi semua sudah lebih jelas. Kita janji ketemu lagi akhir Februari untuk menyampaikan detailnya,” ujarnya.

Sementara itu, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan berharap Kota Bandung memperoleh alokasi sekitar 1.000 unit rumah subsidi. Skema yang dirancang berbasis kepemilikan, bukan relokasi, sehingga tidak ada unsur pemaksaan terhadap warga.

“Kita berharap Bandung bisa dapat sekitar seribu unit. Ini hak milik, bukan relokasi. Targetnya masyarakat berpenghasilan rendah yang belum punya rumah tapi punya penghasilan sehingga bisa mencicil,” jelas Farhan.

Ia menambahkan, pembiayaan akan didukung skema subsidi dari Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) agar cicilan lebih terjangkau. Farhan juga mengusulkan agar guru menjadi salah satu kelompok prioritas penerima hunian.

“Di sekitar sini banyak sekolah, jadi ekosistemnya mendukung. Guru akan kita prioritaskan supaya mereka bisa tinggal lebih tenang,” katanya.

Di sisi lain, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman menegaskan kesiapan pemerintah provinsi dalam mendukung penuh program tersebut. Salah satu strategi yang didorong ialah pengembangan hunian vertikal guna menekan alih fungsi lahan, sekaligus menjadikan terobosan di Bandung sebagai contoh bagi daerah lain di Jawa Barat.

“Pak Gubernur sudah berkomitmen dengan Pak Menteri. Perumahan vertikal kita dorong agar alih fungsi lahan bisa diminimalisasi. Terobosan Pak Wali Kota di Bandung ini bisa jadi role model dan akan kami replikasi di kota-kota lain di Jawa Barat,” ujar Herman. (M1)***

komentar