Unla Resmi Buka Magister Hukum Kesehatan, Siap Jawab Tantangan Hukum di Sektor Medis

KOTA BANDUNG (METRUM) – Universitas Langlangbuana (Unla) resmi meluncurkan Program Studi Magister Hukum Kesehatan sebagai langkah strategis dalam menjawab tantangan hukum yang kian kompleks di sektor kesehatan. Peluncuran program studi baru ini digelar pada Jumat, 23 Januari 2026, di Wisma Buana Unla, Jalan Karapitan No. 116, Kota Bandung.

Rektor Unla, Irjen Pol (P) Dr. Drs. A. Kamil Razak, S.H., M.H., menegaskan bahwa kehadiran program ini merupakan wujud komitmen Unla dalam mencetak praktisi hukum yang kompeten dan berintegritas untuk memperkuat sistem kesehatan, khususnya di Jawa Barat. Ia menekankan pentingnya kolaborasi dengan berbagai pihak eksternal agar program ini mampu memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat dan bangsa.

“Kami berkomitmen melahirkan praktisi hukum yang andal untuk menjawab dinamika dan tantangan hukum di sektor kesehatan yang terus berkembang,” ujar Kamil Razak.

Ketua Pembina Yayasan Pendidikan Tri Bhakti Langlangbuana (YPTBL), Komjen Pol (P) Drs. H. Nana S. Permana, menyampaikan apresiasi atas langkah Unla dalam memperluas pengembangan keilmuan. Menurutnya, dunia kesehatan saat ini tidak hanya berkutat pada aspek pelayanan medis, tetapi juga sangat erat dengan regulasi, etika profesi, serta potensi sengketa hukum.

Ia menegaskan, tenaga kesehatan membutuhkan pemahaman hukum yang kuat sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, YPTBL berkomitmen mendukung penuh penyediaan sarana, prasarana, serta sumber daya manusia guna menghasilkan lulusan yang unggul dan berintegritas.

“Program ini diharapkan tidak sekadar menghasilkan gelar akademik, tetapi mampu melahirkan solusi atas berbagai persoalan hukum kesehatan di Indonesia,” tegas Nana.

Nana juga menginstruksikan agar kurikulum Magister Hukum Kesehatan disusun secara spesifik untuk menjembatani ilmu medis dan ilmu hukum, dengan masa studi yang efektif dan fleksibel bagi para profesional tanpa mengurangi mutu akademik.

Peluncuran program studi ini turut dihadiri Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, jajaran pimpinan universitas, guru besar, dosen, serta sejumlah tokoh penting lainnya. Kepala Dinas Kesehatan Jawa Barat, dr. R. Vini Adiani Dewi, MMRS, dalam sambutannya menyampaikan dukungan dan apresiasi atas pembukaan program tersebut.

Menurutnya, meningkatnya akses informasi membuat masyarakat semakin kritis terhadap pelayanan kesehatan, sehingga tenaga kesehatan kerap menghadapi kekhawatiran terhadap aduan dan sengketa hukum. Ia menilai, kehadiran program studi hukum kesehatan sangat dibutuhkan sebagai sarana pendukung yang tidak seluruhnya dapat difasilitasi oleh pemerintah.

Puncak acara peresmian ditandai dengan pemukulan gong dan pemotongan tumpeng oleh Ketua Pembina YPTBL yang diserahkan kepada Direktur Pascasarjana Unla, Prof. Dr. Hj. Euis Eka Pramiarsih, Dra., M.Pd., didampingi Rektor Unla, Kepala Dinas Kesehatan Jawa Barat, serta Ketua Prodi Magister Hukum Kesehatan, Dr. dr. Dodo Suhendar, M.M. Acara juga dirangkaikan dengan pemasangan jas almamater kepada calon mahasiswa.

Acara dimeriahkan penampilan menarik Tim UKM Arta Buana menampilkan Tari Wilujeng Sumping dan penayangan video ucapan selamat dari berbagai pihak eksternal, termasuk para ketua asosiasi yang telah menjalin kerja sama dengan Unla, serta jajaran dekan internal universitas.

Peluncuran Program Studi Magister Hukum Kesehatan ini diharapkan mampu mengukuhkan Unla sebagai salah satu pusat pengembangan dan pengabdian di bidang hukum kesehatan di Indonesia. (M1)***

komentar