10 Kali Beruntun Raih WTP, Kabupaten Bandung Perkuat Tata Kelola Pemerintahan Bersih

KABUPATEN BANDUNG (METRUM) – Pemerintah Kabupaten Bandung kembali menorehkan prestasi di bidang tata kelola keuangan dengan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk kesepuluh kalinya secara berturut-turut pada Selasa (9/6/2026). Capaian ini menjadi indikator konsistensi pemerintah daerah dalam menjaga akuntabilitas, transparansi, dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Opini WTP tersebut diberikan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2025. Raihan satu dekade berturut-turut ini sekaligus mempertegas komitmen Pemkab Bandung dalam mengelola keuangan daerah secara tertib, efektif, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bupati Bandung Dadang Supriatna menegaskan, penghargaan tersebut bukan sekadar prestasi administratif, melainkan hasil kerja kolektif seluruh perangkat daerah dalam membangun pemerintahan yang profesional dan berorientasi pada pelayanan publik.

“Alhamdulillah, Kabupaten Bandung kembali meraih opini WTP untuk yang kesepuluh kali berturut-turut. Ini merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran pemerintah daerah, DPRD, serta dukungan masyarakat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan,” ujar Dadang Supriatna.

KDS menilai, opini WTP harus menjadi motivasi bagi seluruh aparatur sipil negara (ASN) untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, keberhasilan mempertahankan opini tertinggi dari BPK harus diikuti dengan peningkatan kualitas pembangunan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga.

“WTP bukan tujuan akhir. Yang lebih penting adalah bagaimana pengelolaan keuangan yang baik mampu menghasilkan program pembangunan yang tepat sasaran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Ia juga mengingatkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) agar tidak berpuas diri. Evaluasi dan penyempurnaan tata kelola keuangan harus terus dilakukan, termasuk memperkuat sistem pengawasan internal, meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi, serta mendorong budaya kerja yang mengedepankan integritas.

Menurut KDS, keberhasilan mempertahankan opini WTP selama sepuluh tahun berturut-turut menjadi modal penting untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Karena itu, ia meminta seluruh jajaran tetap menjaga komitmen terhadap prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan yang profesional.

Selain menjadi pengakuan atas kualitas laporan keuangan, opini WTP juga mencerminkan efektivitas sistem pengendalian internal serta kepatuhan pemerintah daerah terhadap standar akuntansi pemerintahan. Meski demikian, Pemkab Bandung memastikan setiap rekomendasi yang disampaikan BPK akan tetap ditindaklanjuti sebagai bagian dari upaya perbaikan berkelanjutan.

“Prestasi ini harus menjadi penyemangat untuk terus bekerja lebih baik. Kami berkomitmen mempertahankan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan mampu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Kabupaten Bandung,” tegas Dadang Supriatna. (M1)***

komentar