Mahasiswa Ilmu Komunikasi FISIP Unla Datangi DPRD Jabar, Pertanyakan Darurat Sampah dan Akses Publik

KOTA BANDUNG (METRUM) – Sebanyak 30 mahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Langlangbuana (Unla) mengikuti audiensi di Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, Rabu (1/7/2026). Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Badan Anggaran, Lantai 2 Gedung DPRD Jabar itu merupakan bagian dari pembelajaran praktik komunikasi politik agar mahasiswa memahami secara langsung mekanisme penyaluran aspirasi masyarakat di lembaga legislatif.

Rombongan mahasiswa dipimpin Dosen Komunikasi Politik Prodi Ilmu Komunikasi FISIP Unla, Dr. Ahmad Zakiyuddin, S.IP., M.I.Kom. Kedatangan mereka disambut Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat, Dr. Irma Rahmawati, S.Sos., M.M.

Dalam sambutannya, Dr. Irma Rahmawati menyampaikan permohonan maaf karena Ketua DPRD Jawa Barat tidak dapat hadir sesuai agenda yang telah direncanakan.

“Saya mohon maaf karena Bapak Ketua DPRD yang semula dijadwalkan hadir, hari ini berhalangan untuk hadir secara langsung karena sedang menjalankan tugas kedewanan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI). Ke depannya, diharapkan kegiatan seperti ini dapat terus diagendakan melalui program Sosialisasi Pendidikan Demokrasi agar masyarakat semakin bijak dalam menghadapi pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu),” ujar Dr. Irma Rahmawati.

Mahasiswa Soroti Penanganan Darurat Sampah

Pada sesi dialog, mahasiswa Ilmu Komunikasi Unla, Afifah, mempertanyakan langkah komunikasi politik yang telah dilakukan DPRD Jawa Barat dalam merespons persoalan darurat sampah yang masih menjadi perhatian publik.

“Saya ingin menanyakan komunikasi politik apa yang telah dilakukan anggota DPRD dalam menanggulangi darurat sampah? Persoalan sampah ini sangat serius karena apabila tidak ditangani dengan sungguh-sungguh akan berdampak pada pencemaran lingkungan,” kata Afifah.

Menjawab pertanyaan tersebut, Dr. Irma Rahmawati menjelaskan Komisi III DPRD Jawa Barat secara rutin berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup sebagai mitra kerja dalam membahas penanganan persoalan sampah.

Ia juga mengungkapkan bahwa pengelolaan sampah telah diterapkan di lingkungan DPRD Jawa Barat melalui sistem pengolahan mandiri.

“Di lingkungan DPRD sendiri, persoalan sampah sudah ditangani dengan mengelola sampah organik secara mandiri. Kami memiliki mesin pengolah sampah. Sampah dipilah, kemudian yang dapat dimusnahkan diproses hingga menjadi abu untuk selanjutnya dibuang sesuai prosedur,” jelas Dr. Irma Rahmawati.

Menurutnya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama DPRD terus berkomitmen menangani persoalan sampah melalui kebijakan, koordinasi lintas instansi, serta pembahasan di tingkat legislatif.

Mahasiswa Pertanyakan Akses Gerbang DPRD

Selain isu lingkungan, mahasiswa juga menyoroti tertutupnya gerbang utama Gedung DPRD Jawa Barat yang membuat masyarakat tidak dapat masuk melalui pintu depan.

Menanggapi hal tersebut, Dr. Irma Rahmawati menjelaskan kebijakan itu diterapkan sebagai bagian dari pengamanan aset daerah sekaligus menjaga kelancaran aktivitas kedewanan.

“Gedung DPRD adalah aset daerah yang harus dijaga. Dengan banyaknya aksi demonstrasi belakangan ini, pengamanan dilakukan untuk memastikan agenda persidangan berskala besar dapat berlangsung dengan aman, tertib, dan tidak terganggu oleh massa aksi,” ujarnya.

Dosen Komunikasi Politik FISIP Unla, Ahmad Zakiyuddin, mengatakan audiensi ini dirancang agar mahasiswa memperoleh pengalaman langsung mengenai praktik komunikasi politik di lembaga legislatif.

“Kami ingin mahasiswa tidak hanya memahami teori di ruang kelas, tetapi juga menyaksikan secara langsung bagaimana komunikasi politik berlangsung di DPRD. Harapannya, mahasiswa memiliki daya kritis, memahami proses demokrasi, serta mampu menyalurkan aspirasi secara konstruktif,” tutupnya. (M1)***

komentar