Halte Tengah Jalan Tanpa JPO Tuai Protes, Farhan Janjikan Proyek Kelar dalam Dua Minggu

KOTA BANDUNG (METRUM) – Pembangunan halte (BRT) di kawasan Cicadas yang membelah tengah jalan panen keluhan. Proyek ini dituding menjadi biang kerok kemacetan dan mengancam keselamatan para pengguna jalan.

Merespons polemik tersebut, Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, tak tinggal diam. Ditemui usai acara di Lapangan Puter, Kecamatan Coblong, Jumat (11/9/2026), Farhan mengaku kekacauan lalu lintas akibat proyek ini sebenarnya sudah masuk dalam radarnya sejak awal.

“Itu sudah diduga sebelumnya. Jadi saya sedang komunikasi bagaimana cara meminimalkan kemacetan supaya pengerjaannya tidak menimbulkan kemacetan,” ujar Farhan.

Meski arus lalu lintas saat ini terganggu, Farhan menjamin penderitaan warga tak akan berlangsung lama. Ia mengklaim proyek ini bisa dikebut dalam hitungan hari.

“Tapi ini hanya sementara saja. Pengerjaan akan cepat. Menurut kabar itu paling lama selama dua minggu, setelah itu lancar, persis seperti yang di Jalan Jakarta. Itu juga cepat, dalam dua minggu selesai,” katanya.

Sorotan lain tertuju pada absennya Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di halte tengah jalan tersebut. Terkait hal ini, Farhan berdalih bahwa kondisi infrastruktur yang sempit mematikan opsi pembangunan fasilitas penyeberangan.

“Kenapa tidak dibikin JPO? Karena terlalu sempit kalau untuk JPO. Maka akhirnya dibikinlah jalan seperti itu,” ungkapnya.

Namun, ia menegaskan bahwa keselamatan warga dan aksesibilitas, terutama bagi kelompok rentan, tak boleh dikorbankan dan akan terus dievaluasi.

“Kita akan amati terus, karena saya juga tidak mau sampai terjadi kecelakaan. Ditambah lagi, dengan lantai halte yang tinggi, tentu akan ada kesulitan juga bagi penyandang disabilitas,” katanya.

Demi meminimalisir kekacauan di lapangan, orang nomor satu di Bandung itu mengaku intens melobi pemerintah pusat agar eksekusi teknis BRT tidak mengorbankan mobilitas harian warga.

“Itu sebabnya sekarang saya lagi bolak-balik Jakarta terus, ke Kementerian Perhubungan, ke Bappenas, untuk memastikan bahwa secara teknis ini memungkinkan dan tidak mengganggu keseharian masyarakat,” tuturnya.

Di sisi lain, opsi pelebaran jalan di sekitar proyek halte dipastikan sudah tertutup rapat.

“Enggak. Soalnya kan trotoarnya sudah jadi,” ujarnya.

Farhan juga mengingatkan bahwa proyek perombakan jalan ini tak cuma ada di Cicadas. Akan ada puluhan titik lain yang dibangun dengan desain serupa di tengah jalan raya.

“Jangan khawatir, total semuanya 28 halte on koridor,” katanya.

Satu hal yang paling membuat Farhan geram adalah minimnya keterbukaan informasi. Ia menuntut pihak pengelola BRT untuk segera turun gunung dan tak lagi ‘bisu’ kepada masyarakat terdampak.

“Betul. Itu sebabnya saya meminta kepada BRT melakukan sosialisasi lebih masif ke seluruh warga. Karena yang tahu teknis pengerjaan semuanya BRT. Kalau saya kan mewakili warga,” ujarnya.

Sebagai wakil warga, ia berjanji akan terus menekan pihak BRT agar memberikan kejelasan tahapan konstruksi, termasuk merangkul juru parkir dan pedagang yang lapaknya ikut terimbas.

“Kita akan teriak terus, ‘Pak, ieu kumaha? Kenapa kita nggak dikasih tahu? Kenapa kita nggak diberi alternatif?’ Ini yang kami lakukan terus untuk menekan BRT, memberikan sosialisasi yang lebih banyak, termasuk sosialisasi kepada parkir dan juga pedagang,” katanya.

Sebagai langkah mitigasi instan, Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bandung telah diperintahkan untuk mengerahkan personel penuh guna mengurai kemacetan.

“Kalau dari Dishub, bagaimanapun juga, kita akan mengatur sedemikian rupa sehingga kalau kemacetan tidak terhindarkan. Ketika ada pekerjaan di pinggir jalan atau di tengah jalan, pasti macet,” ujarnya.

Pengawalan lalu lintas ini dipastikan tidak akan setengah hati dan berlangsung sepanjang hari.

“Pengaturan akan dilakukan sepagi mungkin sampai semalam mungkin. Akan ada petugas di setiap titik. Saya akan atur sedemikian rupa,” pungkasnya. (M1)***

komentar