Biaya Angkot Listrik Dua Kali Lipat, Pemkot Bandung Siapkan Skema Subsidi dan Pembiayaan

KOTA BANDUNG (METRUM) – Setelah satu tahun berjalan, program angkot pintar di Kota Bandung dinilai menunjukkan kinerja operasional yang memuaskan. Meski demikian, tingginya biaya pengadaan armada listrik masih menjadi tantangan utama dalam memperluas layanan transportasi publik berbasis kendaraan ramah lingkungan tersebut.

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, mengatakan hasil evaluasi memperlihatkan sistem operasional angkot pintar telah berjalan sesuai harapan. Namun, harga kendaraan listrik yang mencapai sekitar dua kali lipat dibandingkan angkot konvensional membuat percepatan pengadaan armada belum dapat dilakukan secara optimal.

“Secara operasional hasil evaluasinya sangat baik. Tantangan terbesar justru berada pada biaya pengadaan karena harga angkot listrik sekitar dua kali lebih mahal dibanding angkot konvensional,” ujar Farhan di Pendopo Kota Bandung, Senin (29/6/2026).

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemerintah Kota Bandung bersama Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, Dinas Perhubungan Kota Bandung, serta Kementerian Perhubungan tengah merancang skema pembiayaan agar pengadaan armada listrik dapat dilakukan secara berkelanjutan.

Menurut Farhan, armada baru nantinya akan dioperasikan oleh koperasi angkutan kota yang selama ini menjadi tulang punggung transportasi publik di Bandung, seperti Kobutri, Kopamas, dan Kobanter. Dukungan pembiayaan dari pemerintah diharapkan mampu mengurangi beban investasi operator sekaligus mempercepat transformasi menuju sistem transportasi yang lebih ramah lingkungan.

Di sisi lain, Pemkot Bandung juga masih menggodok rencana konvergensi atau konsolidasi kepemilikan angkot. Langkah tersebut dinilai cukup kompleks karena melibatkan banyak pemilik kendaraan dengan kepentingan yang berbeda-beda.

“Konvergensi masih terus kami hitung. Menyatukan sejumlah pemilik angkot ke dalam satu entitas usaha bukan hal yang mudah. Karena itu kami sedang menyiapkan model bisnis yang paling tepat,” jelasnya.

Farhan menegaskan, keberhasilan program modernisasi angkutan umum tidak akan terlepas dari dukungan subsidi yang berkesinambungan. Ia menilai Pemerintah Kota Bandung, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan Pemerintah Pusat harus berbagi peran dalam pembiayaan agar sistem transportasi publik modern tetap layak secara ekonomi bagi para operator.

“Harus ada model bisnis yang jelas, di mana pemerintah kota, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat sama-sama memberikan subsidi. Tanpa subsidi, sistem ini tidak mungkin berjalan,” tegasnya. (M1)***

komentar