Cegah Penyelewengan Dana Desa, Bupati KDS Perintahkan Inspektorat Audit Fisik APBDes Tiap Tiga Bulan

KABUPATEN BANDUNG (METRUM) – Bupati Bandung Dadang Supriatna (KDS) melontarkan peringatan keras terkait akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), khususnya proyek infrastruktur fisik. Seluruh perangkat desa diwajibkan tertib aturan guna mengunci potensi pelanggaran administrasi maupun jerat hukum.

Pernyataan menohok tersebut disampaikan KDS saat membuka Sosialisasi Perhitungan Pembangunan Fisik Desa di Ruang Rapat Integritas Inspektorat Kabupaten Bandung, Senin (9/11/2026). Kegiatan ini dihadiri Inspektur Kabupaten Bandung Erwan Kusuma Hermawan serta 135 sekretaris desa (sekdes) dari berbagai pelosok wilayah.

Dalam pengarahannya, KDS meminta para sekdes bertindak tegas mengawal rantai pengawasan internal, mulai dari perencanaan hingga pelaporan keuangan.

“Kuncinya, saya minta mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga pelaporan kegiatan harus benar-benar dilakukan sesuai aturan. Dengan begitu, tidak akan timbul masalah hukum atau temuan di kemudian hari,” tegas Dadang.

Sebagai juru kunci tata kelola di desa, sekdes dituntut memastikan volume pekerjaan dan spesifikasi teknis proyek fisik berjalan presisi. KDS menegaskan bahwa kehadiran Inspektorat bukan untuk mencari-cari kesalahan, melainkan sebagai fungsi pembinaan internal demi menyelamatkan perangkat desa dari jerat hukum.

“Untuk menghindari pelanggaran hukum dan semuanya selamat, Inspektorat hadir mengawasi mulai dari proses perencanaan hingga pertanggungjawaban. Inspektorat ini sebagai pengawas internal, sebagai bentuk kepedulian terhadap pemerintahan desa,” ujarnya.

Tak main-main, KDS bahkan memerintahkan Inspektorat untuk menggenjot pengawasan dengan rutin mengaudit pembangunan fisik desa secara berkala setiap tiga bulan sekali. Jika ada penyimpangan volume atau administrasi, perbaikan wajib dieksekusi seketika.

“Jadi, saya minta Inspektorat agar melakukan pemeriksaan minimal tiga bulan sekali. Kalau ada temuan, selesaikan saat itu juga, apakah melalui pengembalian atau penyesuaian program sesuai kekurangan volume yang ditemukan,” katanya.

Di akhir arahannya, KDS mengingatkan bahwa ruang gerak pengelolaan dana desa kini diawasi ketat oleh berbagai instansi penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Kalau diperiksa Inspektorat sifatnya pembinaan. Jadi, harus bersyukur kalau masih diperiksa Inspektorat. Tapi kalau diperiksa aparat penegak hukum, bisa jadi berlanjut ke ranah hukum,” ungkap KDS.

Ia memungkas dengan mengimbau seluruh aparatur desa agar menjadikan tugas tata kelola ini sebagai ladang ibadah dan berfokus penuh pada kemaslahatan masyarakat.

“Intinya ikuti aturan, jangan ada yang main-main. Niatkan semuanya ibadah, karena seluruh program pembangunan infrastruktur desa adalah untuk kemaslahatan masyarakat,” pungkasnya. (M1)***

komentar