DPRD Kota Bandung Fokus Benahi RKPD 2027, Stunting hingga Anak Putus Sekolah Jadi Sorotan

KOTA BANDUNG (METRUM) – Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Bandung Tahun 2025 memasuki fase penting. DPRD Kota Bandung kini menyoroti capaian dan pelaksanaan program pemerintah daerah selama satu tahun anggaran sebagai bahan evaluasi untuk penyusunan kebijakan ke depan.

Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) LKPJ DPRD Kota Bandung, Heri Hermawan, S.H menyebut LKPJ merupakan instrumen untuk mengukur sejauh mana pelaksanaan program pemerintah sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang telah ditetapkan.

“LKPJ ini adalah evaluasi dari RKPD. Jadi perencanaan yang sudah dibuat, dilaksanakan oleh eksekutif di bawah pimpinan wali kota, kemudian kita nilai apakah pelaksanaannya sesuai atau terjadi deviasi,” ujar Heri.

Menurutnya, deviasi antara perencanaan dan realisasi program menjadi fokus utama dalam pembahasan pansus. Dari hasil evaluasi tersebut, DPRD akan menyusun rekomendasi yang nantinya dijadikan pijakan dalam penyusunan RKPD Tahun 2027.

“Dari evaluasi itu kita hasilkan rekomendasi. Rekomendasi inilah yang akan masuk ke RKPD 2027, supaya kekurangan yang ada sekarang tidak terulang,” tegasnya.

Ia mengungkapkan sejumlah sektor strategis mendapat perhatian khusus, mulai dari kesehatan, pendidikan hingga penanganan stunting. DPRD masih menemukan persoalan anak usia sekolah yang belum memperoleh akses pendidikan secara optimal.

“Masih ada anak yang tidak bersekolah, ini harus menjadi perhatian. Begitu juga stunting dan persoalan lainnya, semua akan kita dorong melalui rekomendasi,” katanya.

Di sektor kesehatan, DPRD menilai pendekatan promotif dan preventif perlu diperkuat. Selama ini layanan kesehatan dinilai masih terlalu bertumpu pada aspek pengobatan atau kuratif yang berdampak pada tingginya pembiayaan kesehatan.

Heri menyoroti besarnya anggaran yang terserap untuk pembiayaan layanan kesehatan melalui BPJS yang nilainya disebut mencapai sekitar Rp800 miliar per tahun dan terus mengalami kenaikan.

“Kalau kita hanya fokus pada pengobatan, biayanya akan terus besar. BPJS bisa mengeluarkan sekitar Rp800 miliar per tahun. Sementara anggaran yang kita keluarkan untuk iuran jauh lebih kecil,” ungkapnya.

Sementara itu, Pemerintah Kota Bandung telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp260 miliar untuk mendukung program Universal Health Coverage (UHC) bagi warga kurang mampu.

Karena itu, DPRD mendorong penguatan strategi pencegahan penyakit melalui edukasi dan promosi kesehatan masyarakat agar angka kesakitan dapat ditekan sejak dini.

“Puskesmas harus diperkuat perannya dalam promotif dan preventif. Edukasi masyarakat penting agar penyakit bisa dicegah sejak awal,” jelasnya.

Saat ini, lanjut Heri, seluruh rekomendasi dari berbagai sektor masih dalam tahap finalisasi. Ia memastikan rekomendasi yang dihasilkan akan dibuat lebih spesifik dan aplikatif agar dapat langsung diimplementasikan pemerintah daerah.

“Rekomendasi sedang kita susun. Harapannya lebih tajam dan bisa menjadi solusi konkret agar deviasi antara perencanaan dan pelaksanaan semakin kecil ke depan,” pungkasnya. (M1)***

komentar