Gandeng KPK, Pemkab Bandung Wajibkan ASN Garap Modul Antikorupsi di SIMALABAR untuk Sapu Bersih Pungli!

KABUPATEN BANDUNG (METRUM) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung terus memperketat celah korupsi dan pungutan liar (pungli) di lingkungan birokrasi. Bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Pemkab Bandung meluncurkan program E-Learning Berintegritas yang diakses melalui platform SIMALABAR di Gedung Mohammad Toha, Soreang, Selasa (6/10/2026).

Langkah strategis ini dirancang untuk menggembleng seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN)—mulai dari jajaran Kepala Dinas, Kepala Badan, hingga Camat—agar mengedepankan transparansi dan membuang jauh-jauh praktik penyalahgunaan wewenang demi pelayanan publik yang bersih.

Bupati Bandung Dadang Supriatna (KDS) menegaskan bahwa penguatan moral birokrasi tidak boleh berhenti sebagai agenda seremonial belaka. Bagi KDS, integritas adalah prinsip mutlak yang wajib dibuktikan lewat kerja nyata di lapangan.

“Integritas harus terlihat nyata dalam cara kita menggunakan kewenangan, mengelola anggaran, memberikan pelayanan publik, hingga mengambil keputusan. Kita belajar integritas melalui modulnya dan kita buktikan integritas itu melalui tindakan langsung kepada masyarakat,” tegas KDS di hadapan jajarannya dan utusan KPK RI.

Melalui sistem Learning Management System (LMS) SIMALABAR, setiap ASN di lingkungan Pemkab Bandung diwajibkan menyelesaikan seluruh modul pembelajaran antikorupsi. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bandung ditunjuk sebagai pengawal utama untuk memantau progress dan mengevaluasi kelulusan modul para pegawai secara ketat berbasis data.

Lewat mekanisme pembelajaran digital yang dipantau langsung oleh KPK ini, para pimpinan OPD dan Camat dituntut menjadi benteng teladan. Pemkab Bandung menargetkan perubahan pola kerja yang drastis agar masyarakat dapat menikmati layanan publik secara optimal tanpa dibayang-bayangi ketakutan akan pungli. (M1)***

komentar