Hampir Separuh Pelajar Terindikasi Masalah Mental, Bandung Siapkan Intervensi Psikolog di Sekolah

KOTA BANDUNG (METRUM) – Kota Bandung tengah menyiapkan penguatan penanganan kesehatan mental pelajar dengan menghadirkan keterlibatan langsung psikolog di lingkungan sekolah. Upaya ini dinilai penting setelah hasil skrining Cek Kesehatan Jiwa (CKG) pada Agustus–Oktober 2025 menunjukkan hampir setengah dari peserta didik terindikasi mengalami persoalan kesehatan mental.

Hasil skrining CKG di sekolah menunjukkan persoalan kesehatan mental pelajar masih cukup tinggi. Dari 148.239 peserta didik yang menjalani pemeriksaan, sebanyak 71.433 siswa atau 48,19 persen terindikasi mengalami masalah kesehatan jiwa. Temuan paling menonjol muncul pada jenjang SMP/MTs, dengan 49,09 persen siswa menunjukkan indikasi gangguan mental.

Secara rinci, pada tingkat SMP/MTs, 30,55 persen siswa teridentifikasi memiliki masalah kesehatan jiwa. Selain itu, 76,46 persen mengalami gejala ansietas ringan, 7,89 persen ansietas berat, 15,23 persen depresi ringan, serta 7,42 persen depresi berat.

Di jenjang SD/MI, dari 80.724 siswa yang diperiksa, 43.390 siswa atau 53,75 persen terindikasi memiliki masalah kesehatan jiwa, didominasi gejala ansietas dan depresi ringan. Sementara itu, pada tingkat SMA/MA tercatat 25,79 persen siswa memiliki indikasi serupa, dan di SLB mencapai 48,51 persen.

Anggota Majelis Psikolog Himpunan Psikologi Indonesia (Himpsi) Jawa Barat sekaligus dosen psikologi Universitas Islam Bandung, M Ilmi Hatta, menilai kondisi tersebut sudah memasuki tahap “lampu kuning” sehingga memerlukan intervensi profesional yang lebih serius.

Menurutnya, peran guru Bimbingan Konseling (BK) di sekolah masih terbatas, terutama dalam menangani kasus dengan tingkat keparahan tinggi. Karena itu, keterlibatan psikolog secara langsung diperlukan untuk memberikan intervensi dan terapi kepada siswa yang membutuhkan.

Ke depan, psikolog direncanakan aktif mendampingi sekolah sekaligus memberikan pelatihan kepada guru BK agar mampu mengenali gejala awal gangguan mental serta melakukan penanganan awal secara tepat, termasuk menentukan waktu rujukan ke tenaga profesional.

Program ini sejalan dengan komitmen Wali Kota Bandung Muhammad Farhan yang mendorong kehadiran psikolog di sekolah guna meningkatkan kesejahteraan psikologis siswa, menciptakan rasa aman, serta mendukung konsentrasi belajar.

Upaya penanganan juga menyasar orang tua, mengingat banyak persoalan kesehatan mental anak berkaitan dengan pola asuh dan lingkungan keluarga. Karena itu, psikoedukasi bagi orang tua akan diperkuat melalui kolaborasi Himpsi, Dinas Pendidikan, dan Dinas Kesehatan.

Kolaborasi tersebut mencakup pelatihan guru BK, program training of trainers (ToT), pendampingan psikolog di sekolah, hingga kegiatan psikoedukasi di tingkat kewilayahan. Pemerintah Kota Bandung berharap pendekatan terpadu ini mampu menekan angka masalah kesehatan mental pelajar secara bertahap melalui sinergi sekolah, psikolog, pemerintah, dan orang tua. (M1)***

komentar