KDS Jadikan Penanganan Rutilahu Prioritas, Sinergi Lintas OPD Diperkuat

KABUPATEN BANDUNG (METRUM) – Pemerintah Kabupaten Bandung mempercepat penanganan sekitar 45 ribu rumah tidak layak huni (Rutilahu) melalui penguatan sinergi lintas perangkat daerah. Bupati Bandung Dadang Supriatna menegaskan percepatan program tersebut menjadi salah satu prioritas pembangunan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus menekan angka kemiskinan.

Bupati Bandung menyampaikan komitmen tersebut saat memberi arahan pada kegiatan silaturahmi Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Bandung pada Senin, 3 Agustus 2026.

Bupati yang akrab disapa KDS meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak bekerja secara sektoral, melainkan membangun kolaborasi agar program penanganan Rutilahu dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran. Menurutnya, persoalan hunian layak tidak bisa diselesaikan hanya oleh satu instansi, tetapi membutuhkan dukungan lintas sektor.

“Penanganan Rutilahu harus menjadi tanggung jawab bersama. Seluruh perangkat daerah harus memperkuat koordinasi dan sinergi agar target perbaikan rumah masyarakat dapat direalisasikan lebih cepat dan manfaatnya benar-benar dirasakan warga,” ujar Dadang Supriatna.

KDS menjelaskan, program Rutilahu tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik rumah, tetapi juga menjadi bagian dari strategi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, pelaksanaannya akan dipadukan dengan berbagai program pemberdayaan ekonomi, peningkatan sanitasi, akses air bersih, hingga penguatan lingkungan permukiman.

Ia menilai kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dunia usaha melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), serta partisipasi masyarakat menjadi faktor penting untuk mempercepat penyelesaian puluhan ribu rumah yang masih membutuhkan perbaikan.

“Kita harus bergerak bersama. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Dengan kolaborasi semua pihak, target penanganan puluhan ribu Rutilahu dapat diselesaikan secara bertahap dan berkelanjutan,” katanya.

Selain mempercepat pembangunan rumah layak huni, KDS juga meminta setiap OPD mengoptimalkan perencanaan dan penganggaran agar seluruh program prioritas daerah berjalan selaras. Ia menegaskan sinergi antarlembaga menjadi kunci untuk mempercepat pembangunan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Bandung optimistis, melalui koordinasi yang semakin kuat dan dukungan berbagai pemangku kepentingan, target pengurangan jumlah Rutilahu dapat tercapai lebih cepat. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas permukiman sekaligus memperkuat komitmen mewujudkan visi Bandung Bedas yang lebih maju, sejahtera, dan berdaya saing. (M1)***

komentar