KDS Siaga Hadapi Kemarau, 27 Kecamatan di Kabupaten Bandung Terancam Kekeringan

KABUPATEN BANDUNG (METRUM) – Pemerintah Kabupaten Bandung bergerak cepat mengantisipasi dampak musim kemarau yang diperkirakan berlangsung lebih panjang hingga November 2026. Sebanyak 27 dari 31 kecamatan telah dipetakan masuk kategori siaga darurat kekeringan sehingga berbagai langkah mitigasi mulai disiapkan untuk menjamin ketersediaan air bersih bagi masyarakat.

Bupati Bandung Dadang Supriatna (KDS) mengatakan, persiapan menghadapi musim kemarau sebenarnya telah dilakukan sejak dua bulan lalu setelah Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi kemarau tahun ini akan berlangsung lebih panjang dan lebih kering dari biasanya.

Menurut KDS, pemerintah daerah telah menggelar rapat koordinasi bersama seluruh perangkat daerah, termasuk Perumda Air Minum Tirta Raharja, untuk memastikan langkah antisipasi berjalan lebih awal.

“Dari 31 kecamatan, yang terdampak siaga darurat kekeringan ada 27 kecamatan. Dua bulan lalu kami sudah melaksanakan rapat koordinasi dengan seluruh instansi terkait, termasuk PDAM, untuk mempersiapkan langkah-langkah menghadapi kekeringan berkepanjangan,” ujar KDS, Jumat (17/7/2026).

Salah satu instruksi utama diberikan kepada BPBD Kabupaten Bandung agar memperkuat pemetaan wilayah rawan kekeringan. Data tersebut akan menjadi dasar percepatan distribusi bantuan air bersih apabila masyarakat mulai mengalami krisis air.

Selain itu, Perumda Air Minum Tirta Raharja diminta menyiapkan toren atau tangki air di setiap kecamatan, terutama di wilayah yang berdekatan dengan titik-titik rawan kekeringan. Langkah tersebut diharapkan mampu menjaga pasokan air bersih tetap tersedia selama musim kemarau.

“PDAM akan memasang toren di masing-masing kecamatan atau di daerah yang mendekati titik lokus. Ini langkah yang kami lakukan agar kebutuhan air masyarakat tetap terpenuhi,” kata KDS.

Tidak hanya fokus pada kebutuhan rumah tangga, Pemkab Bandung juga menyiapkan pompa air untuk membantu sektor pertanian agar produktivitas lahan tetap terjaga di tengah menurunnya curah hujan. Distribusi air bersih, pemasangan toren, hingga penyediaan pompa menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk meminimalkan dampak kekeringan terhadap masyarakat maupun ketahanan pangan.

BMKG sebelumnya mengingatkan pemerintah daerah untuk memperkuat kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau 2026 melalui pengelolaan sumber daya air dan langkah mitigasi sejak dini. Upaya tersebut dinilai penting untuk menjamin ketersediaan air bersih, menjaga produktivitas pertanian, serta mengurangi risiko kekeringan di wilayah yang rentan terdampak. (M1)***

komentar