Kuota Sarimukti Dipangkas, Bandung Andalkan Gaslah dan Pengolahan Sampah di RW

KOTA BANDUNG (METRUM) – Pemerintah Kota Bandung menekankan bahwa penanganan sampah di Kota Bandung kini perlu bertumpu pada peran dan kapasitas wilayah.

Pengurangan kuota pembuangan sampah ke TPA Sarimukti sebesar 20 persen atau sekitar 300 ton per hari berpotensi memicu penumpukan sampah harian di Kota Bandung. Kondisi tersebut mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung untuk segera menyiapkan strategi baru berbasis kewilayahan hingga tingkat RW.

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menyatakan bahwa situasi ini menuntut langkah cepat dengan mengandalkan program Gaslah atau petugas pemilah sebagai ujung tombak penanganan sampah di lingkungan. Menurutnya, berkurangnya jatah pembuangan ke Sarimukti membuat kota berisiko menghadapi tambahan timbunan sekitar 300 ton sampah setiap hari, sehingga penanganan harus difokuskan di wilayah.

“Sampah kita terancam lagi karena TPA Sarimukti mengurangi jatahnya 20 persen atau sekitar 300 ton. Artinya, kita terancam akan ada tumpukan sampah setiap hari di Kota Bandung sebanyak 300 ton. Maka andalan kita adalah wilayah,” ujarnya dalam Siskamling Siaga Bencana ke-81 di Kelurahan Sadang Serang, Rabu 4 Februari 2026.

Farhan menegaskan, Bandung ditargetkan menjadi kota yang menerapkan pemilahan sampah langsung dari rumah dan penyelesaiannya di tingkat RW, tanpa lagi bergantung pada pemilahan di TPS. Sampah organik diharapkan selesai dikelola di wilayah, sedangkan sampah nonorganik akan diangkut sesuai jadwal dengan prinsip penanganan “sampah hari ini habis hari ini”.

Dalam praktiknya, tidak seluruh RW memiliki sarana pengolahan. Karena itu, sementara waktu pengolahan didukung melalui penampungan di tingkat kelurahan, bantuan petugas, pemanfaatan maggot plasma, serta sentralisasi di lokasi yang memiliki lahan memadai. Di Kelurahan Sadang Serang misalnya, dari 21 RW diperkirakan muncul sekitar 525 kilogram sampah organik per hari yang harus dikelola.

Produk utama pengolahan sampah organik di tingkat RW berupa kompos, yang dipastikan akan diserap sepenuhnya oleh Pemkot Bandung selama dikoordinasikan dengan DLH. Kompos tersebut dinilai memiliki manfaat besar bagi pengembangan program ketahanan pangan wilayah.

Lebih lanjut, Pemkot Bandung merancang keterpaduan antara program Kang Pisman, Buruan Sae, dan Dapur Dahsat dalam satu siklus pemanfaatan berkelanjutan—mulai dari pengolahan sampah menjadi kompos, pemanfaatannya untuk budidaya pangan, hingga pengolahan hasil panen dan sisa organik yang kembali dikelola.

Melalui pendekatan berbasis wilayah dan penguatan peran Gaslah di tingkat RW, Pemkot Bandung menargetkan sistem penanganan sampah yang lebih mandiri, cepat, dan berkelanjutan langsung dari sumbernya. (M1)***

komentar