METRUM
Jelajah Komunitas

Pakar: Pengunduran Diri Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Berdampak Negatif Bagi Investasi di IKN

SECARA mengejutkan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Bambang Susantono dan Wakil Kepala OIKN Dhony Rahajoe mengundurkan diri dari jabatannya. Belum jelas alasan pengunduran diri keduanya, namun beberapa pakar menilai apapun alasannya, hal ini akan berdampak tidak baik bagi kelanjutan investasi di Ibu Kota negara baru itu.

“(Alasannya?) Tidak disampaikan. Oh itu sudah lama pembicaraannya, tapi surat memang baru diterbitkan,” jelasnya.

Demikian pernyataan singkat Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno saat ditanya wartawan tentang alasan pengunduran diri Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Bambang Susantono dan Wakil Kepala OIKN Dhony Rahajoe dalam konferensi pers di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (3/6/2024), seperti dilansir dari VOA.

Ia menjelaskan bahwa Dhony Rahajoe terlebih dahulu menyampaikan surat pengunduran diri kepada Presiden Joko Widodo, disusul kemudian oleh Bambang Susantono. Menindaklanjuti hal itu Jokowi menerbitkan keputusan presiden (Keppres) tentang pemberhentian dengan hormat keduanya.

Dalam Keppres tersebut, kata Pratikno, Presiden sekaligus mengangkat Menteri PUPR Basuki Hadimuljono sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Otorita IKN, dan Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Raja Juli Antoni sebagai Plt Wakil Kepala Badan Otorita IKN.

“Jadi Bapak Presiden berharap, tadi beliau-beliau dipanggil oleh Bapak Presiden agar dalam status sebagai Plt ini segera untuk menjamin percepatan pembangunan IKN dengan sebaik-baiknya, dengan visi semula yaitu tetap konsisten pada rencana Nusa Rimba Raya dan tentu saja memberikan manfaat positif bagi masyarakat sekitar juga,” jelasnya.

Tugas Plt Kepala dan Wakil Kepala OIKN

Menteri PUPR yang saat ini telah ditunjuk sebagai Plt Kepala OIKN Basuki Hadimuljono mengatakan pada dasarnya tugas “pejabat pelaksana” atau Plt sama dengan tugas kepala dan wakil kepala OIKN sampai nanti ditunjuknya kembali kepala dan wakil kepala OIKN definitif sesuai dengan perundang-undangan.

Adapun fokus tugasnya adalah mempercepat pelaksana program pembangunan IKN dengan konsep negara Nusa Rimba atau urban design. Dalam pelaksanaannya, ada dua masalah utama yang harus diselesaikan yakni terkait investasi dan tanah.

“Jadi kami berdua akan segera memutuskan status tanah di IKN ini apakah dijual, disewa atau KPPU. Kami ingin mempercepat itu, sehingga para investor tidak ragu-ragu lagi untuk melakukan investasinya. Kedua, karena status tanahnya akan lebih jelas, mereka juga akan lebih jelas status hukumnya sebagai investor di IKN. Itulah fokus utama kami mengemban tugas sebagai Plt Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN,” ungkap Basuki.

Plt Kepala OIKN sekaligus Menteri PUPR Basuki Hadimulyono mengungkapkan tugas utama dirinya dan Plt Wakil Kepala OIKN adalah terkait investasi di IKN dan permasalahan lahan. (Biro Setpres)
Plt Kepala OIKN sekaligus Menteri PUPR Basuki Hadimulyono mengungkapkan tugas utama dirinya dan Plt Wakil Kepala OIKN adalah terkait investasi di IKN dan permasalahan lahan. (Biro Setpres).*

Lebih lanjut, Basuki menjelaskan pihaknya juga akan mematangkan konsep pembentukan Pemerintah Daerah Khusus (Pemdasus), yang akan mengatur jalannya pemerintah daerah di IKN yang terletak di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur ini.

Basuki menegaskan bahwa pembangunan IKN, yang pembangunan infrastruktur tahap I dan tahap II-nya sudah mencapai 80 persen, akan terus berlanjut.

“Justru kalau sekarang ini yang dari APBN sudah masuk, sudah sampai 80 persen pembangunan batch satu maupun pembangunan batch dua. Nanti Presiden mau ke IKN nginep-nya bukan di camping lagi tetapi sudah di rumah jabatan Menteri,” tambahnya.

Ia pun yakin, investor tidak akan kabur dengan adanya pengunduran diri dari Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe. “Saya kira kalau tugas Plt itu sama dengan OIKN yang kemarin, saya bisa menjelaskan itu,” jawabnya singkat.

Pihaknya, juga akan mengambil alih masalah pembebasan lahan seluas 2.086 hektare lahan di IKN. Sesuai dengan arahan Presiden Jokowi, masalah ini akan diselesaikan dengan metode Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan (PDSK) plus, tambah Basuki.

Investor Akan Kabur?

Pakar Tata Kota Nirwono Yoga mengungkapkan seharusnya pemerintah, terutama Presiden Joko Widodo dapat menahan Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe untuk menunda pengunduran dirinya paling tidak sampai pelaksanaan upacara kemerdekaan HUT RI di IKN pada 17 Agustus mendatang. Ini dikarenakan pengunduran diri keduanya tentu menjadi pertanyaan besar bagi investor, terlebih menjelang upacara kemerdekaan yang digagas Jokowi sejak lama.

“Terus terang kalau untuk investor dan pasar ini menjadi berita tidak bagus. Saham-saham pasti akan turun karena banyak pertanyaan-pertanyaan yang istilahnya kita tahu jawabannya tetapi kita tidak bisa ngomong di publik. Konflik-konflik di dalam, ketidaksesuaian pasti ada, yang membuat akhirnya Pak Bambang dan Pak Dhony tidak tahan lagi. Tapi buat investor ini pertanda buruk bahwa koordinasinya tidak jalan, bagaimana antarinstansi pemerintah saja istilahnya tidak bisa sepakat. Jadi ini, bukan angin bagus buat investasi, kabar buruk buat investor sehingga mereka harus berpikir ulang,” ungkap Nirwono.

Ia yakin hal ini akan membuat para investor bersikap “wait and see” setidaknya sampai pemerintahan baru terbentuk dan menunggu sikap dan komitmen dari pemerintahan Prabowo Subianto tentang keberlanjutan mega proyek ini selanjutnya.

Nirwono memproyeksikan investor yang sudah terlanjur menanamkan modal di IKN, akan sangat berhati-hati melanjutnya investasi di sana.

“Bagi investor ini, bisa dikatakan masa untuk menahan diri. Walaupun mereka sudah terlanjur mereka akan lebih hati-hati, tidak ngebut, tunggu dulu sampai dengan Oktober. Artinya buat pembangunan IKN benar-benar semuanya tergantung sepenuhnya dari pembangunan infrastruktur oleh Kementerian PUPR. Artinya yang akan kita lihat keberhasilannya sampai dengan Agustus istilahnya adalah lebih karena pekerjaan infrastruktur dasar kota oleh Kementerian PUPR yang sudah kelihatan. Buat investor, dia hanya akan berani menunggu kondisi sampai dengan kondusif, karena ini tidak kondusif sebenarnya,” jelasnya.

Menurutnya, hal realistis yang bisa dilakukan oleh pemerintah, terutama oleh Menteri PUPR Basuki adalah fokus menyelesaikan infrastruktur dasar kota. Basuki sedianya tidak dibebani tugas untuk menyelesaikan permasalahan investasi dan lahan, karena bukan bidang kerja yang dikuasainya selama ini.

“Yang harus dipastikan menurut saya lebih realistis saja, investasi kita tinggalkan, kemudian tanah kita tahan, fokus sampai dengan Oktober infrastruktur dasar diselesaikan dulu, baru setelahnya dipikirkan ulang bagaimana kelanjutan investasi, karena suka tidak suka untuk investasi dan tadi untuk masalah dengan lahan bisa ditunda. Bukan urgensi untuk kondisi saat ini, jadi beresin dulu infrastruktur dasar karena ini mau upacara 17 Agustus,” pungkasnya.

Bursa Belum Terpengaruh

Saat penutupan bursa hari ini, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Senin sore ditutup menguat. Hal ini tampaknya mengikuti penguatan bursa saham di kawasan Asia. Pengunduran diri ketua dan wakil ketua OIKN tampaknya belum berdampak ke lantai bursa.

Dikutip dari berita pasar bursa dan kantor berita ANTARA, IHSG ditutup menguat 65,44 point atau 0,94 persen ke posisi 7.036,18.

Sementara kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 naik 16,85 poin atau 1,93 persen ke posisi 888,28. (M1-VOA/gi/em)***

komentar

Komen yang ditutup, tetapi jejak balik dan ping balik terbuka.