Program 3 Juta Rumah Bergulir, Pemkab Bandung Dorong KUR Perumahan Tanpa Jaminan

KABUPATEN BANDUNG (METRUM) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Program 3 Juta Rumah yang digagas pemerintah pusat. Dukungan itu disampaikan Bupati Bandung Dadang Supriatna saat menghadiri kunjungan kerja Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI Maruarar Sirait di Desa Cilampeni, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung pada Sabtu, 25 Juli 2026.

Salah satu langkah strategis yang disiapkan adalah memperluas akses pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan dengan plafon pinjaman hingga Rp100 juta tanpa agunan, guna membantu masyarakat memiliki hunian yang layak.

Program tersebut diharapkan menjadi solusi bagi masyarakat berpenghasilan rendah maupun pelaku usaha sektor perumahan dalam memperoleh akses pembiayaan yang lebih mudah untuk pembangunan, renovasi, maupun peningkatan kualitas rumah.

Bupati Bandung Dadang Supriatna mengatakan Pemerintah Kabupaten Bandung mendukung penuh kebijakan pemerintah pusat dalam mempercepat penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat. Menurutnya, sektor perumahan memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

“Pemerintah Kabupaten Bandung siap mendukung Program 3 Juta Rumah. Kami berharap kebijakan ini dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memiliki rumah yang layak melalui akses pembiayaan yang lebih terjangkau,” ujar Dadang Supriatna.

KDS menjelaskan, keberadaan KUR Perumahan menjadi terobosan dalam memperluas akses pembiayaan, khususnya bagi masyarakat yang selama ini terkendala persyaratan perbankan. Skema pinjaman tanpa agunan dinilai mampu membuka peluang lebih besar bagi warga untuk memperbaiki kualitas tempat tinggal mereka.

Selain memberikan manfaat bagi masyarakat, program tersebut juga diproyeksikan mampu menggerakkan sektor konstruksi, meningkatkan produktivitas pelaku usaha bahan bangunan, serta menciptakan lapangan kerja baru yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi lokal.

“Program ini tidak hanya membantu masyarakat memiliki rumah yang layak, tetapi juga menggerakkan sektor ekonomi karena pembangunan perumahan melibatkan banyak pelaku usaha dan tenaga kerja,” katanya.

Pemkab Bandung juga akan memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat, perbankan, serta para pemangku kepentingan agar implementasi program berjalan optimal. Sosialisasi kepada masyarakat akan terus dilakukan agar warga memahami mekanisme serta persyaratan memperoleh fasilitas pembiayaan tersebut.

Dadang menilai, penyediaan hunian yang layak merupakan salah satu kebutuhan dasar yang harus dipenuhi pemerintah. Karena itu, berbagai program nasional yang mendukung peningkatan kualitas perumahan akan terus dikawal agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat Kabupaten Bandung.

“Kami ingin masyarakat Kabupaten Bandung memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh rumah yang layak huni. Karena itu, seluruh program yang berpihak kepada kebutuhan dasar masyarakat akan terus kami dukung,” tegasnya.

Melalui sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor perbankan, dan pelaku industri perumahan, Program 3 Juta Rumah diharapkan mampu mempercepat pemenuhan kebutuhan hunian, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif di Kabupaten Bandung. (M1)***

komentar