Sejarah PWI Cabang Jawa Barat
PWI Cabang Jawa Barat, sejarah pembentukannya dimulai sejak 5 Februari 1950 tatkala sejumlah wartawan Bandung berkumpul di Jl Dalem Kaum 52 (kantor surat kabar berbahasa Sunda Sipatahoeunan. Dilatarbelakangi oleh keinginan untuk merperkuat ikatan wartawan republieken dalam menghadapi pihak kolonial, mereka terpanggil untuk mendirikan PWI (yang secara nasional sudah terbentuk sejak tahun 1946) di daerah.
Dalam pertemuan kedua di tempat yang sama para peserta sepakat mendirikan PWI KringBandung. Yang hadir dalam pertemuan tersebut adalah Moehamad Koerdie, Atje Bastaman, Achmad Sarbini, Syarief Sulaiman, M.O. Koesman, Rochdi Partaatmadja, M. Royani, Chaidir Ghazali, Sakti Alamsyah, Moh. Kendana, Djamal Ali, AZ Palindih, Dajat Hardjakusumah, R. Bratanata dan Burhanudin Ananda. Syarif Sulaeman ditetapkan sebagai ketua dan M.O. Koesman sebagai sekretaris.
Baru tiga bulan berdiri, pada bulan Mei 1950 PWI Kring Bandung menghadapi ujian cukup berat. Dalam penerbitan 16 Mei 1950, harian Sipatahoenan menurunkan tajuk rencana yang menyoroti masalah korupsi di lingkungan Training Centrum Militer. Tulisan tersebut membuat pihak militer tersinggung, sehingga Atje Bastaman yang saat itu menjadi hoofredactur(pemimpin redaksi) dipanggil untuk dimintai keterangan. Kebetulan yang bersangkutan sedang ke luar kota sehingga yang memenuhi panggilan itu adalah Achmad Sarbini sebagai wakil hoofredactur.
Oleh pihak militer Achmad Sarbini diminta menyebutkan siapa nama penulis tajuk rencana tersebut, namun yang bersangkutan tetap menganggap hal itu sebagai rahasia. Akibatnya ia sempat dibentak dan ditakut-takuti. Merasa diperlakukan tidak sebagaimana mestinya, Achmad Sarbini melaporkan peristiwa itu kepada pengurus PWI Kring Bandung.
Pengurus PWI meminta laporan tertulis, dari laporan mana kemudian dikeluarkan pernyataan resmi. Intinya, 1. PWI Kring Bandung menyampaikan laporan Achmad Sarbini kepada berbagai pihak termasuk Gubernur Militer Jawa Barat, Gubernur Jawa Barat, Menteri Penerangan RI, Menteri Penerangan RIS dan PWI di Jakarta; 2. Menyatakan tidak sepantasnya Sdr A. Sarbini di dalam negara hukum diperiksa secara kruisverhoor oleh suatu instansi yang tidak berhak secara hukum.
Dengan terjadinya peristiwa yang kemudian dikenal sebagai “Peristiwa Sarbini” itu PWI KringBandung memperoleh perhatian dari berbagai pihak, termasuk dari PWI di Jakarta. Ketika PWI akan mengadakan lustrum I, PWI Kring Bandung ditunjuk sebagai penyelenggara. Dalam pertemuan yang dihadiri lebih dari 100 utusan itu hadir pula Menteri Penerangan RI Pelaupessy dan Ketua PWI Djawoto. PWI Kring Bandung saat itu juga pernah memecat salah seorang anggotanya karena ketahuan menerima uang sogokan sehubungan dengan berita yang ditulisnya.
Pada masa kepengurusan berikutnya, di mana M.O. Koesman terpilih sebagai ketua, PWI Bandung merintis terbentuknya lembaga pendidikan jurnalistik (yang mendapat dukungan antara lain dari tokoh pers Adinegoro), dengan mendirikan Institut Publisistik. Awalnya lembaga pendidikan kewartawanan tersebut bergabung dengan lembaga pendidikan Drg R. Moestopo. Bukan hanya wartawan muda, yang tua-tua pun banyak yang menambah ilmu di lembaga tersebut. Lembaga inilah yang kemudian menjadi Fakultas Publisistik, cikal bakal Fakultas Ilmu Komunikasi (Fikom) di Universitas Padjadjaran Bandung.
PWI Bandung juga merintis kerjasama dengan Nederlandsche, Journalisten Bond di negeri Belanda. Lewat kerjasama ini, beberapa anggota PWI Bandung sempat diundang untuk mengunjungi Belanda dan beberapa negara Eropa lainnya. Salah seorang anggotanya, Dajat Hardjakusumah, tercatat sebagai wartawan Indonesia pertama yang meliput Sidang Umum PBB di New York.
Dalam Kongres PWI di Makassar tahun 1961, utusan PWI Bandung (Dajat Hardjakusumah, Atje Bastaman dan Sakti Alamsyah) menyatakan bahwa PWI harus tetap mandiri sebagai organisasi profesi. Pernyataan ini untuk menandingi suara-suara peserta kongres lainnya yang didominasi oleh kecenderungan arah politik saat itu yang dikuasai pihak komunis. Kecenderungan itu makin mengental dalam Kongres PWI di Jakarta tahun 1963.
Setelah meletusnya aksi G30S/PKI, di tubuh PWI Bandung terjadi gejolak yang membuat organisasi wartawan ini terpecah. Yang menjadi pemicunya adalah pernyataan PWI Bandung terhadap peristiwa G30S/PKI (dikeluarkan tanggal 14 Oktober 1965), yang oleh sebagian anggotanya dianggap tidak tegas. Akibatnya, anggota-anggota tersebut menyatakan mosi tidak percaya dan sepuluh hari kemudian membentuk kepengurusan baru.
Dengan dukungan PWI Pusat, pengurus PWI Bandung ini dengan cepat mengadakan kristalisasi di tubuh organisasinya. Sebanyak 12 anggotanya (semuanya wartawan surat kabar Warta Bandung yang memihak komunis –hingga kini masih kontroversi–) dipecat, sementara 2 orang diindikasikan Gestapu/PKI (–sebenarnya juga kontroversial, bahkan tidak terbukti–). Dari yang dua orang ini, salah satu di antaranya adalah Dajat Hardjakusumah.
Peristiwa ini menjadi berlarut-larut karena meskipun pihak Pepelrada (Penguasa Pelaksana Dwikora Daerah) Jawa Barat, sebagai pihak yang bertanggungjawab di bidang politik dan keamanan, telah menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak terbukti sebagaimana yang dituduhkan, keanggotaan Dajat Hardjakusumah tetap tidak dipulihkan oleh organisasinya.
Kongres PWI Palembang tahun 1970 menghasilkan kepengurusan kembar yang dikenal sebagai PWI Diah (ketuanya B.M. Diah) dan PWI Rosihan (ketuanya Rosihan Anwar). Perpecahan itu menular pula ke PWI Bandung. Tanggal 22 Januari 1971 B.M. Diah melantik pengurus PWI Cabang Bandung, meski sebagian besar wartawan di Bandung mengakui PWI Cabang Bandung yang diketuai Atang Ruswita sebagai organisasi yang syah. Beruntung, perpecahan tersebut hanya berlangsung selama tiga bulan. Setelah di tingkat pusat kepengurusan PWI menyatu, pada bulan Maret dua kepengurusan PWI Cabang Bandung pun berintegrasi kembali. Sesuai keputusan Konferensi Kerja Nasional (Konkernas) PWI di Banjarmasin tahun 1981, PWI Cabang Bandung menjadi PWI Cabang Jawa Barat.(M1/Diolah dengan Sumber utama: Buku Melacak Sejarah PWI Cabang Jawa Barat.)***