Tekanan Fiskal Meningkat, Ono Surono Dukung Rencana Pinjaman Rp2 Triliun Pemprov Jabar ke BJB

KOTA BANDUNG (METRUM) – Wakil Ketua DPRD Jawa Barat dari Fraksi PDI Perjuangan, Ono Surono, menyatakan dukungannya terhadap rencana Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang akan mengajukan pinjaman daerah sebesar Rp2 triliun kepada Bank BJB untuk menopang APBD 2026.

Menurut Ono, langkah tersebut realistis mengingat kondisi fiskal Jawa Barat sedang tertekan. Pemprov harus menghadapi pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat sebesar Rp2,4 triliun, belum dibayarkannya Dana Bagi Hasil (DBH) sejak 2023, serta realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tidak mencapai target. Selain itu, terdapat kewajiban tunggakan pembayaran sebesar Rp631 miliar yang harus diselesaikan pada 2026.

“Secara garis besar, kami sudah mendapatkan informasi awal dari Pak Gubernur terkait rencana peminjaman ini. Ini berkaitan dengan TKD yang dipotong pemerintah pusat, DBH yang belum dibayar, PAD yang tidak capai target, dan tunggakan pembayaran. Skema peminjaman ini sangat layak dilakukan daripada menghentikan atau mengoreksi prioritas program yang sudah disepakati bersama DPRD,” ujar Ono, Jumat (27/2/2026).

Ia menjelaskan, pinjaman tersebut diperlukan agar pelaksanaan program-program yang telah disahkan dalam APBD 2026 tetap berjalan sesuai rencana.

Terkait mekanisme persetujuan, Ono menegaskan pembahasan pinjaman akan dilakukan bersama DPRD dan memerlukan persetujuan resmi yang kemungkinan besar dituangkan dalam perubahan APBD 2026. Meski APBD telah disahkan melalui Perda, proses pinjaman tetap dimungkinkan melalui mekanisme perubahan anggaran.

“Mekanisme hutang ke BJB itu nanti dibahas dengan DPRD, ada persetujuan yang pasti akan dituangkan dalam perubahan APBD 2026,” katanya.

Ono juga menanggapi kekhawatiran publik terkait proyek-proyek yang akan dibiayai, seperti pembangunan Jalan Puncak Bogor 2 dan proyek lainnya. Ia memastikan seluruh proyek tersebut sudah tercantum dalam APBD 2026 dan telah melalui pembahasan antara Gubernur dan DPRD.

“Semua proyek yang akan dibiayai itu memang sudah tertuang dalam APBD 2026, artinya sudah dibahas antara Gubernur dengan DPRD,” tegasnya.

Mengenai skema pembayaran, Ono memperkirakan cicilan pinjaman akan dibagi dalam kurun waktu tiga hingga empat tahun mulai 2027 hingga sekitar 2030, dengan estimasi beban tahunan Rp200–300 miliar. Ia optimistis struktur APBD Jawa Barat mampu menanggungnya, apalagi setelah 2026 beban pembangunan infrastruktur besar diperkirakan mulai berkurang.

Saat ini, Pemprov Jabar masih menanggung cicilan utang masa lalu sekitar Rp600 miliar per tahun, termasuk pinjaman dari Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang belum direstrukturisasi pemerintah pusat.

“Kita berharap cicilannya paling tidak 200-300 miliar per tahun, ditambah dengan yang rencana utang 2 triliun itu dibagi selama 3-4 tahun ke depan. Mudah-mudahan struktur APBD kita mampu,” ujarnya.

Ia menambahkan, proyek-proyek prioritas yang dibiayai difokuskan pada pembangunan infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan mengatasi kemacetan di sejumlah pusat ekonomi seperti Puncak Bogor, Kota Bekasi, dan kawasan Rebana.

“Proyek-proyek prioritas itu secara umumnya akan berkaitan dengan infrastruktur yang bisa menumbuhkan ekonomi. Misalnya, Puncak ini kan pusat pertumbuhan ekonomi yang setiap hari macet luar biasa. Di kawasan Rebana juga, kalau tidak diantisipasi sekarang, akan timbul kemacetan di masa depan,” jelasnya.

Ono berharap dukungan terhadap pinjaman ini dapat membantu Jawa Barat bertransisi menuju struktur APBD yang lebih fokus pada pertumbuhan ekonomi langsung bagi masyarakat setelah fase pembangunan infrastruktur besar selesai.

“Yang terpenting adalah adanya restrukturisasi hutang PEN untuk meringankan beban fiskal ke depan,” tandas Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat tersebut. (M1)***

komentar