Vietnam Lambat Tangani Krisis Polusi

ORGANISASI Kesehatan Dunia (WHO) mengatakan polusi udara yang parah di negara itu menyebabkan kematian sedikitnya 70.000 orang per tahun.

Asap beracun mengepul dari tumpukan kantong plastik dan daun yang dibakar di lahan pertanian milik Le Thi Huyen di Hanoi, kota yang saat ini tengah mengalami peningkatan polusi udara yang mengkhawatirkan. Ironisnya, pemerintah komunis tampaknya belum menunjukkan langkah konkret untuk menangani permasalahan tersebut.

Dilansir dari VOA, dalam tiga bulan terakhir, ibu kota Vietnam ini secara berkala menempati peringkat teratas sebagai salah satu kota besar dengan tingkat polusi tertinggi di dunia. Kondisi udara yang buruk menyebabkan kesulitan bernapas bagi sembilan juta penduduknya dan bahkan menghambat jarak pandang akibat kabut asap tebal.

Meskipun pemerintah telah menyusun berbagai rencana ambisius untuk mengatasi krisis polusi udara, implementasinya masih jauh dari harapan. Para analis juga menyoroti lemahnya pengawasan terhadap pencapaian target yang telah ditetapkan.

Secara resmi, pembakaran jerami padi dan limbah telah dilarang di Vietnam sejak 2022. Namun, kenyataannya, aturan tersebut masih belum tersosialisasi dengan baik, bahkan baru diketahui oleh Huyen belakangan ini.

“Saya tidak pernah mendengar tentang larangan itu,” ujar Huyen kepada AFP. “Kalau tidak dibakar, lalu harus bagaimana?” lanjutnya sambil menatap tumpukan limbah yang masih menyala.

Aroma asap dan plastik terbakar telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari di banyak distrik Hanoi.

Buruknya kualitas udara di Vietnam juga disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk operasional pembangkit listrik tenaga batu bara (PLTU), meningkatnya jumlah pabrik, penggunaan sepeda motor berbahan bakar bensin yang masih tinggi, serta aktivitas konstruksi yang terus berlangsung. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), polusi udara yang parah di negara itu berkontribusi terhadap sedikitnya 70.000 kematian setiap tahunnya.

Sebagai pusat manufaktur dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat, Vietnam memiliki kebutuhan energi yang terus meningkat. Namun, perkembangan ini membawa dampak negatif yang besar, terutama di ibu kota yang padat penduduk, di mana kondisi geografis semakin memperburuk masalah polusi udara.

Berbeda dengan kota-kota besar lain di Asia seperti Delhi atau Bangkok yang menerapkan langkah-langkah khusus untuk mengatasi polusi, kehidupan di Hanoi tetap berjalan seperti biasa, tanpa adanya pembatasan meskipun kondisi udara semakin memburuk.

Pemerintah tidak mengambil langkah ekstrem seperti menutup sekolah atau menerapkan kebijakan bekerja dari rumah.

Para analis menilai bahwa pemerintah memiliki keterkaitan erat dengan kepentingan ekonomi besar. Selain itu, tindakan represif terhadap jurnalis independen dan aktivis lingkungan yang menyerukan solusi lebih cepat menunjukkan adanya hambatan dalam upaya menangani krisis polusi di Vietnam.

Ajakan Aksi

Hanoi sering menempati peringkat teratas dalam daftar kota besar paling tercemar di dunia menurut IQAir. Pada 2023, perusahaan pemantau asal Swiss itu juga menilai Hanoi sebagai salah satu dari 10 ibu kota paling tercemar.

Menghirup udara beracun berdampak serius pada kesehatan. WHO memperingatkan bahwa paparan jangka panjang dapat memicu stroke, penyakit jantung, kanker paru-paru, dan gangguan pernapasan.

Bank Dunia memperkirakan bahwa polusi udara, yang pada 2023 kembali ke tingkat sebelum pandemi, menyebabkan Vietnam kehilangan lebih dari $13 miliar per tahun. Angka ini setara dengan hampir tiga persen dari PDB negara tersebut tahun lalu.

“Situasinya mendesak,” kata Muthukumara Mani, kepala ekonom lingkungan Bank Dunia, yang berkantor di Hanoi.

Bahkan media pemerintah, yang selama bertahun-tahun nyaris diam soal kualitas udara, kini semakin lantang bersuara di Vietnam, negara satu partai.

VietnamNet, situs berita resmi Kementerian Informasi dan Komunikasi, menerbitkan seruan tindakan yang jarang terjadi pada Januari. Media tersebut memperingatkan bahwa polusi udara adalah “krisis yang menuntut perhatian segera.”

Pihak berwenang menolak memberikan komentar kepada AFP. Namun, Mani mengatakan bahwa masalah ini diakui “di tingkat tertinggi di negara itu,” merujuk pada kunjungan pejabat senior Hanoi ke China untuk mempelajari cara Beijing mengatasi polusi udara yang sebelumnya parah.

Hanoi telah mengusulkan konsep zona rendah emisi dan menyusun rencana aksi untuk memastikan kualitas udara “sedang” atau lebih baik pada 75 persen hari dalam setahun. Namun, belum jelas apakah kedua kebijakan tersebut akan benar-benar diterapkan.

“Masalah yang sering terjadi di Vietnam adalah orang-orang lebih fokus pada target daripada memahami makna sebenarnya di baliknya,” kata Bob Baulch, profesor ekonomi di Universitas RMIT Vietnam. (M1-VOA/ah/ft)***

komentar