Pemkot Bandung Tingkatkan Langkah Preventif dalam Pemberantasan Korupsi

KOTA BANDUNG (METRUM) – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menegaskan komitmennya dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi dengan menggelar Koordinasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Kota Bandung Tahun 2025 bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara daring pada Kamis, 20 Februari 2025.

Pj Sekretaris Daerah Kota Bandung, Iskandar Zulkarnain, menyatakan bahwa koordinasi kali ini melibatkan seluruh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), serta Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ).

“Ini menjadi langkah awal dalam komitmen kita untuk mencegah dan memberantas korupsi di Kota Bandung,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Iskandar memaparkan capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) Kota Bandung tahun 2024, dengan hasil sebagai berikut:

• Perencanaan: 100%
• Penganggaran: 93,16%
• Pengawasan APIP: 83,60%
• Pengadaan Barang dan Jasa: 93,16%

Ia mengungkapkan bahwa nilai MCP Kota Bandung sempat mengalami penurunan dari 92 pada 2022 menjadi 82 pada 2023. Namun, pada 2024, Pemkot Bandung berhasil meningkatkan kembali nilainya menjadi 90, dengan target mencapai 92 di tahun 2025.

“Minimal kita harus kembali mencapai 92, bahkan jika memungkinkan, lebih dari itu,” katanya.

Menurutnya, perencanaan Kota Bandung untuk tahun 2025 telah dirancang secara terpadu, konsisten, dan akuntabel guna mendukung pembangunan yang efektif.

Dari sisi pengawasan internal, tindak lanjut hasil pengawasan APIP dari Tahun Anggaran 2013-2024 telah mencapai 91,02%.

Program Prioritas dan Inovasi Pengadaan Barang dan Jasa

Pemkot Bandung telah menetapkan beberapa program prioritas dalam Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) tahun 2025, di antaranya:

1. Fokus pada program strategis dan prioritas daerah
2. Efisiensi serta kepatuhan terhadap regulasi
3. Mendukung target pembangunan

Selain itu, inovasi dalam PBJ terus dikembangkan, termasuk:

1. Digitalisasi dan transparansi dalam proses PBJ
2. Pemanfaatan e-Katalog dan tender cepat untuk meningkatkan efisiensi
3. Peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) guna mendukung produk lokal
4. Kolaborasi dengan UMKM dan startup untuk mendorong ekonomi daerah

Iskandar menegaskan bahwa Pemkot Bandung siap mendukung penuh seluruh arahan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Mudah-mudahan, dengan komitmen ini, tidak ada lagi kasus korupsi seperti yang pernah terjadi sebelumnya,” harapnya.

Melalui koordinasi yang erat dengan KPK serta dukungan penuh dari seluruh ASN, ia optimistis Kota Bandung dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, bersih, dan bebas dari korupsi.

Dukungan KPK untuk Tata Kelola yang Bersih

Sementara itu, Kasatgas Korsupgah Wilayah II KPK, Arief Nurcahyo, menegaskan bahwa komitmen kepala daerah berperan penting dalam menciptakan pemerintahan yang bebas dari praktik korupsi.

“Ini menunjukkan bahwa bapak dan ibu memiliki keseriusan dalam menjalankan tata kelola pemerintahan yang bersih,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa koordinasi ini juga menjadi ajang mempererat sinergi antara KPK dan Pemkot Bandung.

“Senin kemarin, Wali Kota telah hadir langsung ke kantor kami sebagai bentuk komitmen dalam upaya pencegahan korupsi,” tambahnya.

Arief menekankan bahwa komitmen pimpinan menjadi kunci utama dalam memberantas korupsi. Harapannya, tidak ada lagi kasus korupsi di lingkungan Pemkot Bandung sehingga kota ini semakin baik dan bebas dari praktik-praktik koruptif.

Sebagai bagian dari strategi pencegahan, KPK mengelola sistem pelaporan MCP yang mencakup delapan area intervensi:

1. Perencanaan dan Penganggaran APBD
2. Pengadaan Barang dan Jasa
3. Perizinan
4. Pengawasan APIP
5. Manajemen ASN
6. Optimalisasi Pajak Daerah
7. Pengelolaan Barang Milik Daerah
8. Tata Kelola Keuangan

Salah satu bukti nyata dari upaya ini adalah kembalinya aset Kebun Binatang Bandung kepada Pemkot Bandung.

“Ini adalah hasil kerja sama yang baik antara kita semua,” ujar Arief.

Di sisi lain, Inspektorat Kota Bandung sebagai garda terdepan dalam pengawasan internal diharapkan terus diperkuat.

“Inspektorat harus semakin solid agar mampu mengawal delapan area intervensi tersebut,” tegasnya. (M1)***

komentar