Pemkot Bandung Gandeng Dunia Usaha Wujudkan Kota Ramah Anak, APSAI Didorong Perkuat Peran CSR

KOTA BANDUNG (METRUM) – Pemerintah Kota Bandung menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha untuk mewujudkan lingkungan yang aman, sehat, dan ramah bagi anak.

Sekretaris Daerah Kota Bandung, Iskandar Zulkarnain, menegaskan pentingnya keterlibatan dunia usaha dalam mewujudkan lingkungan yang aman dan ramah bagi anak. Hal itu ia sampaikan saat menghadiri Pengukuhan Pengurus Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI) Kota Bandung di Pendopo Kota Bandung pada Senin, 24 November 2025.

Iskandar menyebut pembangunan Kota Bandung tidak bisa disandarkan pada pemerintah semata. Dunia usaha, kata dia, bukan hanya penggerak ekonomi, tetapi juga mitra strategis pemerintah dalam melindungi dan memenuhi hak-hak anak.

Keberadaan APSAI, lanjutnya, menunjukkan bahwa sektor swasta berkomitmen menghadirkan produk, layanan, dan lingkungan kerja yang lebih ramah anak, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Kolaborasi antara Pemkot Bandung dan APSAI merupakan bagian dari upaya mewujudkan Kota Layak Anak, yang bukan sekadar penilaian administratif, tetapi komitmen moral untuk memastikan seluruh anak tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, dan bahagia.

Pemkot Bandung pun menerapkan filosofi 3P dalam gerakan Kota Layak Anak bersama dunia usaha, yakni:

1. Policy – kebijakan perusahaan yang ramah keluarga dan melindungi anak.
2. Product – produk dan jasa yang aman bagi anak.
3. Program – kegiatan CSR yang mendukung penyelesaian persoalan anak, seperti anak jalanan, anak berkebutuhan khusus, dan korban kekerasan.

Iskandar menegaskan, komitmen untuk tidak mempekerjakan anak harus dijadikan prinsip bersama. Ia juga mengingatkan bahwa masih banyak tantangan yang harus ditangani, mulai dari kurangnya ruang bermain aman, risiko kekerasan di lingkungan rumah, sekolah, hingga dunia digital, serta tekanan ekonomi yang membuat sebagian keluarga melibatkan anak dalam kegiatan mencari nafkah.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemkot Bandung telah menjalankan sejumlah langkah konkrit, seperti penguatan Sekolah Ramah Anak, peningkatan peran Forum Anak Kota Bandung, respons cepat melalui UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), serta memperluas kemitraan dengan dunia usaha melalui program CSR yang berorientasi pada pemenuhan hak anak.

Dengan dukungan APSAI dan pelaku usaha, Iskandar optimistis seluruh anak di Bandung dapat tumbuh menjadi generasi cerdas, sehat, dan berkarakter.

Sementara itu, Ketua Umum APSAI Pusat, Wida Septarina Wijayanti, menjelaskan bahwa APSAI merupakan lembaga independen yang mendorong penerapan prinsip bisnis ramah anak atau Children’s Rights and Business Principles (CRBP). Hingga kini APSAI telah hadir di 23 provinsi dengan lebih dari 2.500 perusahaan tergabung, menjadikannya organisasi pertama di dunia yang fokus pada penerapan prinsip bisnis ramah anak.

Wida menegaskan bahwa penerapan tiga pilar perusahaan layak anak—kebijakan, produk, dan program—harus berangkat dari nilai-nilai internal perusahaan. Ia mencontohkan berbagai inisiatif, mulai dari transportasi umum yang memperhatikan keselamatan anak, fasilitas lift yang aman digunakan anak, hingga kesiapan menghadapi situasi darurat. Dalam aspek CSR, ia menyoroti misalnya program pembagian kacamata yang dapat meningkatkan kualitas belajar anak.

Menurutnya, setiap daerah memiliki persoalan anak yang berbeda, termasuk Kota Bandung. Karena itu, perusahaan perlu memahami kondisi di wilayah masing-masing dan bersinergi dengan pemerintah untuk mencari solusi terbaik. Jejaring antara APSAI dan pemerintah daerah, kata Wida, sangat penting dalam menentukan kebutuhan dan merumuskan langkah bersama. (M1)***

komentar