Penataan Cicaheum Masuk Tahap Dialog, Angkot Dipastikan Tetap Beroperasi sebagai Feeder BRT

KOTA BANDUNG (METRUM) – Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan menegaskan Pemerintah Kota Bandung akan terus membangun komunikasi dengan seluruh pihak yang terdampak rencana penataan Terminal Cicaheum, terutama para pedagang dan operator angkutan umum yang selama ini menggantungkan aktivitas usahanya di kawasan tersebut.

Pemerintah Kota Bandung terus memperkuat komunikasi dengan pedagang dan operator angkutan umum terkait rencana penataan kawasan Terminal Cicaheum yang akan terintegrasi dengan sistem Bus Rapid Transit (BRT) Bandung Raya.

Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh pihak memahami arah kebijakan yang tengah disiapkan sekaligus membuka ruang dialog bagi kelompok yang terdampak langsung oleh program tersebut.

“Kami terus berdialog dengan para pedagang maupun operator kendaraan umum yang ada di Cicaheum. Tentu perlu ada penyesuaian, dan penyesuaian itu sedang dilakukan agar skenario yang disusun dalam kerangka BRT ini bisa didukung oleh semua pihak,” kata Wali Kota Bandung Muhammad Farhan, Senin (1/6/2026).

Farhan menegaskan, keberhasilan penataan kawasan Cicaheum tidak hanya bergantung pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga pada kemampuan pemerintah membangun kesepahaman dengan masyarakat dan pelaku usaha yang selama ini beraktivitas di kawasan terminal.

Menurutnya, pendekatan dialog menjadi strategi utama agar proses transformasi transportasi publik tidak memicu gejolak sosial maupun ekonomi.

“Ini persoalan dialog. Bagaimana caranya kita bisa berdialog dan mencari titik temu agar semua pihak dapat memahami tujuan besar dari pengembangan sistem transportasi ini,” ujarnya.

Terkait keberadaan angkutan kota, Farhan memastikan angkot tidak akan dihapus. Dalam konsep BRT Bandung Raya, angkot justru akan bertransformasi menjadi moda pengumpan atau feeder yang menghubungkan kawasan permukiman dengan koridor utama transportasi massal.

“Angkot bukan dipindahkan. Dalam konsep BRT nanti, angkot akan berfungsi sebagai feeder yang terus bersirkulasi menghubungkan kawasan permukiman dengan koridor utama transportasi massal,” jelasnya.

Skema tersebut diharapkan mampu menjaga peran angkot dalam melayani mobilitas warga sekaligus menciptakan sistem transportasi yang lebih terintegrasi, efisien, dan tertata.

Di sisi lain, Pemkot Bandung juga menyiapkan langkah mitigasi bagi pedagang yang terdampak penataan kawasan Terminal Cicaheum. Salah satunya melalui skema kompensasi yang saat ini tengah dibahas bersama instansi terkait.

Meski belum merinci nilai maupun mekanismenya, Farhan memastikan pemerintah berupaya meminimalkan dampak sosial dan ekonomi yang muncul selama proses penataan berlangsung.

“Ada skema kompensasi yang sedang disiapkan. Untuk detail nilai dan mekanismenya tentu akan dijelaskan oleh dinas terkait yang menangani langsung,” katanya.

Farhan menambahkan, koordinasi intensif terus dilakukan bersama pemerintah daerah di wilayah Bandung Raya serta dinas perhubungan guna memastikan implementasi BRT berjalan sesuai rencana.

Menurutnya, pengembangan transportasi publik terintegrasi merupakan kebutuhan mendesak untuk mengatasi kemacetan, mempercepat mobilitas warga, dan meningkatkan konektivitas antarwilayah di kawasan metropolitan Bandung Raya.

“Tujuan akhirnya adalah menghadirkan sistem transportasi yang lebih baik, lebih nyaman, dan lebih terintegrasi bagi masyarakat. Karena itu kami berharap seluruh pihak dapat bersama-sama mendukung proses ini,” pungkasnya. (M1)***

komentar