Satpol PP Kota Bandung Perkuat Penegakan Perda Berbasis Data, Sinkronisasi Antar-OPD Jadi Kunci

KOTA BANDUNG (METRUM) – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bandung menggandeng seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), jajaran kewilayahan, unsur TNI-Polri, hingga Badan Intelijen Negara (BIN) untuk memperkuat efektivitas penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada). Langkah tersebut dilakukan melalui penguatan sistem data yang akurat, terintegrasi, dan dapat menjadi dasar pengambilan kebijakan penegakan di lapangan.

Pemerintah Kota Bandung terus memperkuat efektivitas penegakan peraturan daerah (Perda) dan peraturan kepala daerah (Perkada) melalui penguatan sistem data lintas perangkat daerah. Langkah ini dinilai penting agar setiap kebijakan penertiban di lapangan memiliki dasar informasi yang akurat, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kepala Satpol PP Kota Bandung, Bambang Sukardi, menegaskan bahwa data yang valid menjadi fondasi utama dalam mendukung berbagai langkah penegakan hukum daerah. Menurutnya, setiap tindakan yang dilakukan harus berangkat dari pemetaan kondisi lapangan yang jelas dan berbasis fakta.

“Optimalisasi data sangat penting karena seluruh proses penegakan membutuhkan informasi yang akurat. Karena itu kami memerlukan dukungan dari seluruh perangkat daerah untuk menyampaikan data sesuai kewenangan masing-masing,” ujar Bambang saat membuka Rapat Optimalisasi dan Sinkronisasi Penegakan Perda dan Perkada serta Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas), Kamis (4/6/2026).

Ia menjelaskan, berbagai persoalan perkotaan yang menjadi perhatian masyarakat, mulai dari reklame, perizinan usaha, pajak daerah, penerangan jalan umum hingga persoalan kewilayahan lainnya, memerlukan dukungan data sektoral yang lengkap agar penanganannya lebih efektif dan tepat sasaran.

Menurut Bambang, sinkronisasi data juga menjadi kebutuhan penting dalam menyusun kebijakan serta menjawab berbagai kebutuhan informasi yang kerap muncul dalam pembahasan bersama DPRD maupun pemangku kepentingan lainnya.

“Tanpa data yang valid, sulit bagi kami menyusun pemetaan persoalan secara menyeluruh maupun menyampaikan kondisi lapangan secara komprehensif kepada pimpinan dan DPRD,” katanya.

Selain memperkuat basis data, forum tersebut juga menjadi sarana mempererat koordinasi antara Satpol PP, perangkat daerah, unsur kewilayahan, dan aparat keamanan dalam menjaga stabilitas ketenteraman dan ketertiban umum di Kota Bandung.

Bambang menekankan bahwa menciptakan Bandung yang aman, tertib, dan nyaman tidak bisa dibebankan kepada Satpol PP semata. Dibutuhkan kolaborasi seluruh unsur pemerintah serta partisipasi aktif masyarakat.

Ia juga menyoroti pentingnya konsistensi dalam penataan kota. Menurutnya, setiap proses penertiban harus dilaksanakan secara profesional, humanis, dan mengacu pada standar operasional yang berlaku.

“Penataan kota harus dilakukan secara tegas namun tetap mengedepankan pendekatan yang humanis. Tujuannya bukan hanya menertibkan, tetapi memastikan ruang publik dapat dimanfaatkan sesuai peruntukannya untuk kepentingan masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Pelaksana Kegiatan, Fachruly, menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan menyelaraskan data objek penegakan hukum daerah antara perangkat daerah teknis dan jajaran kewilayahan se-Kota Bandung. Selain itu, sinkronisasi data juga diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan masyarakat dan badan usaha terhadap regulasi daerah.

Ia menambahkan, akurasi data perizinan dan wajib pajak juga berpotensi mendukung peningkatan pendapatan daerah sekaligus memperkuat efektivitas kinerja Satpol PP dalam menjalankan tugas Trantibumlinmas.

Sebanyak 100 peserta dari unsur perangkat daerah, kewilayahan, dan jajaran Satpol PP mengikuti kegiatan tersebut. Forum ini turut menghadirkan Agen Intelijen Ahli Madya BIN Daerah Jawa Barat Koordinator Wilayah Bandung Raya Sigit Mahendra serta Kasat Binmas Polrestabes Bandung AKBP Kusno Diyantara sebagai narasumber.

Melalui sinkronisasi data dan penguatan kolaborasi lintas sektor, Satpol PP Kota Bandung berharap pelaksanaan penegakan Perda dan Perkada dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, serta mampu mendukung terwujudnya Kota Bandung yang aman, tertib, dan nyaman bagi seluruh warga. (M1)***

komentar