Soal Adopsi AI di Birokrasi, Wali Kota Bandung: Tanpa Kesiapan Data, Teknologi Cuma Tren

KOTA BANDUNG (METRUM) – Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, mengingatkan seluruh jajaran instansi pemerintah untuk tidak asal latah atau Fear of Missing Out (FOMO) dalam mengadopsi teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI). Ia menegaskan, ketersediaan data yang valid serta tata kelola yang matang harus dibangun lebih dahulu sebagai fondasi utama sebelum beralih ke integrasi AI.

Pesan menohok tersebut disampaikan Farhan saat menjadi pembicara dalam panel AI Government & Public Services pada ajang AI Indonesia Initiative Forum (AIIF) 2026, Kamis (27/8/2026). Menurutnya, kecanggihan teknologi akan sia-sia dan berpotensi memicu masalah hukum jika tidak ditopang oleh sistem pendukung (back-end) dan payung regulasi yang jelas.

“Harus hati-hati sekali dalam dunia digital, jangan sampai terbawa FOMO. Kalau kita sudah bisa mengenali wajah seseorang, lalu apa? Pemerintah kota tidak punya kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap orang tersebut,” tegas Farhan, merujuk pada evaluasi penggunaan CCTV 4K bermerek yang sempat heboh namun minim fungsi operasional di lapangan.

Ia menggarisbawahi bahwa kesiapan administratif—meski terkesan membosankan—merupakan benteng penting untuk menutup celah hukum (legal loophole). Oleh karena itu, Pemkot Bandung memilih fokus merapikan tata kelola Satu Data berbasis wilayah. Saat ini, sebanyak 58 indikator dari 1.597 RW di Kota Bandung tengah dihimpun dan diverifikasi bersama BPS untuk menjadi acuan utama sebelum menerapkan AI recommendation dalam pengambilan keputusan.

Pentingnya intervensi berbasis data ini dicontohkan Farhan pada kasus pengelolaan sampah lewat program ‘Gaslah’. Dari data terintegrasi, Pemkot Bandung mengetahui baru 490 RW yang mampu memilah sampah. Evaluasi data selama enam bulan menunjukkan pemilahan di tingkat RW baru menyerap sekitar 60 ton dari total 1.800 ton produksi sampah harian Kota Bandung. Data konkret ini membantu pemerintah menghitung efisiensi anggaran secara matang sebelum mengeksekusi program skala besar.

Guna memastikan setiap inovasi tepat sasaran tanpa membuang anggaran, Pemkot Bandung kini mengandalkan pendekatan uji coba (prototyping) berbiaya murah, salah satunya melalui aplikasi validasi elektronik ‘Teh Eva’ yang kini berstatus fase beta.

“Setiap kebijakan itu konsekuensinya mesti kita hitung ke depan dan kita siapkan di belakang. Bagaimanapun juga kami berangkat dari tata kelola data sehingga memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” pungkasnya. (M1)***

komentar