Menang Telak 227 Suara, Galih Hendrawan Resmi Nakhodai APDESI Kabupaten Bandung Periode 2026–2031

KABUPATEN BANDUNG (METRUM) – Galih Hendrawan resmi memegang tampuk kepemimpinan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Bandung untuk masa bakti 2026–2031. Kemenangan mutlak ini diraihnya setelah menyapu bersih dukungan dalam Musyawarah Cabang (Muscab) VI APDESI yang berlangsung kondusif di Gedung Moh Toha, Kompleks Pemerintah Kabupaten Bandung, Soreang, Jumat (6/11/2026).

Kepala Desa Tegalluar, Kecamatan Bojongsoang, yang memegang nomor urut 2 tersebut sukses mengantongi 227 suara. Hasil tersebut membenamkan pesaingnya, Ismawanto Somantri (Kades Tenjolaya, Kecamatan Pasirjambu), yang hanya sanggup mendulang 18 suara.

Melihat iklim demokrasi desa yang dewasa, Bupati Bandung Dadang Supriatna (KDS) memberikan apresiasi tinggi atas jalannya Muscab VI yang berlangsung aman dan tertib.

“Saya mengapresiasi seluruh panitia dan peserta Muscab APDESI ini. Saya lihat para kepala desa sudah semakin dewasa dalam berorganisasi. Kegiatan ini berjalan tertib, demokratis dan kondusif,” ujar KDS.

Tak hanya mengapresiasi, KDS mendesak ketua terpilih untuk segera melebur kubu dan merangkul seluruh kepala desa tanpa terkecuali, termasuk rivalnya dalam kontestasi Muscab. Menurutnya, soliditas organisasi menjadi syarat mutlak untuk menggenjot percepatan pembangunan daerah.

“Saya berharap Ketua terpilih harus mengakomodir semua kekuatan, termasuk calon nomor 1. Yang paling penting APDESI harus semakin maju dan kompak untuk percepatan pembangunan di Kabupaten Bandung,” kata KDS.

Di samping menyampaikan rasa terima kasih kepada jajaran pengurus lama di bawah kepemimpinan Ayah Bram, KDS berpesan agar dinamika kompetisi segera diakhiri demi kepentingan bersama seluruh warga desa di Kabupaten Bandung.

“Selamat buat ketua APDESI terpilih dan juga terima kasih buat Pak Ismawanto yang telah berpartisipasi dalam kontestasi. Yang menang jangan jumawa, untuk yang belum berhasil harus tetap bersatu,” imbaunya.

KDS menekankan bahwa ke depan, arah pembangunan di tingkat desa tidak boleh berjalan sendiri-sendiri, melainkan wajib selaras dengan peta jalan kebijakan di tingkat kabupaten, provinsi, hingga pemerintah pusat.

“Kami minta ke depan pembangunan ini harus selaras dengan visi-visinya Pak Presiden, visi-visinya Pak Gubernur, dan visi-visinya Kabupaten Bandung,” pungkasnya. (M1)***

komentar