Antara Ketertiban dan Empati: Warga Soroti Penanganan Tunawisma di Kota Bandung

KOTA BANDUNG (METRUM) – Rencana Pemerintah Kota Bandung untuk melakukan penertiban dan penanganan tunawisma mendapat respons beragam dari warga. Secara umum, masyarakat menyatakan setuju dengan upaya penertiban.

Selain berdampak pada ketertiban dan estetika kota, keberadaan tunawisma juga menyentuh persoalan kemanusiaan yang membutuhkan penanganan komprehensif dan berkelanjutan.

Salah seorang tunawisma, Sri (43), menuturkan dirinya datang ke Bandung dengan harapan memperoleh pekerjaan demi memenuhi kebutuhan hidup anaknya. Namun, keterbatasan lapangan kerja membuatnya terpaksa bertahan hidup di ruang-ruang publik.

“Saya merantau ke sini untuk cari kerja, tapi sulit. Yang penting bisa tetap kasih nafkah buat anak,” ujar Sri saat ditemui di kawasan Saparua, Rabu (14/1/2026).

Saat ini, Sri mengaku kerap bermalam di trotoar dan berpindah-pindah lokasi, di antaranya kawasan Jalan Banda dan Jalan Riau. Ia berharap pemerintah memberikan perhatian lebih kepada masyarakat kurang mampu, khususnya terkait akses pendidikan bagi anak-anak.

“Mudah-mudahan pemerintah bisa bantu orang-orang yang tidak mampu, supaya anak-anak tetap bisa sekolah,” katanya.

Di sisi lain, sejumlah warga menilai keberadaan tunawisma di ruang publik, seperti trotoar dan bahu jalan, menimbulkan rasa tidak nyaman serta berpotensi membahayakan keselamatan.

Syahrul, warga Tubagus Ismail, menilai keberadaan tunawisma di pinggir jalan cukup berisiko bagi lalu lintas. “Kalau di pinggir jalan itu rawan, bisa berbahaya. Penertiban memang perlu supaya lebih tertib,” ujarnya.

Meski demikian, Syahrul menekankan penertiban harus dibarengi dengan solusi nyata bagi para tunawisma. Ia menilai penyediaan hunian terjangkau serta pelatihan keterampilan kerja menjadi kebutuhan mendesak.

“Mereka jangan hanya dipindahkan. Harus ada solusi, misalnya rumah susun, rumah subsidi, atau pelatihan kerja supaya punya penghasilan,” katanya.

Pendapat serupa disampaikan Ayu, warga Ciwastra. Ia menilai keberadaan tunawisma di ruang publik dapat memengaruhi kesan wisatawan terhadap Kota Bandung.

“Secara pribadi agak mengganggu, apalagi untuk wisatawan. Kesan kotanya jadi kurang baik,” ujarnya.

Namun demikian, Ayu mendukung langkah penertiban Pemerintah Kota Bandung dengan catatan disertai solusi jangka panjang. Menurutnya, pemberdayaan melalui penyediaan hunian dan pelatihan kerja perlu menjadi prioritas.

“Saya setuju ditertibkan, tapi harus dibarengi dengan pemberdayaan. Diberi rumah susun dan pelatihan supaya mereka bisa mandiri,” tambahnya.

Hal senada juga disampaikan Tintin, warga Bandung. Ia menilai persoalan tunawisma tidak bisa dilihat semata sebagai masalah ketertiban, melainkan persoalan sosial yang membutuhkan empati.

“Keindahan kota memang terganggu, tapi kita juga harus kasihan. Kalau ditertibkan, mereka harus diberi tempat tinggal dan pekerjaan,” tuturnya.

Dampak keberadaan tunawisma juga dirasakan petugas lapangan. Seorang petugas kebersihan dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bandung mengungkapkan, aktivitas tunawisma kerap menghambat proses pembersihan fasilitas umum.

“Kadang mengganggu saat menyapu, tapi kami menunggu dulu kalau masih ada yang tidur,” ujarnya.

Ia berharap pemerintah membuka akses pekerjaan bagi tunawisma agar mereka memiliki penghasilan tetap dan tidak lagi bertahan hidup di jalanan.

“Kalau ada pekerjaan, tolong diberi. Kasihan, apalagi yang membawa anak,” katanya. (M1)***

komentar