Atasi Banjir Komplek Sukup, Pemkot Bandung Siapkan Hidro Chamber dan Optimalisasi Pompa

KOTA BANDUNG (METRUM) – Pemerintah Kota Bandung melakukan pemantauan wilayah guna menindaklanjuti persoalan banjir di Komplek Sukup, Kelurahan Pasir Endah, Kecamatan Ujungberung, pada Selasa (27/1/2026).

Pemerintah Kota Bandung melakukan monitoring langsung ke sejumlah titik rawan banjir, khususnya di kawasan pertemuan aliran Sungai Cicalobak dan Sungai Cipanjalu. Peninjauan ini dilakukan untuk memetakan penyebab banjir sekaligus menyiapkan langkah penanganan yang tepat.

Berdasarkan hasil pantauan di lapangan, genangan air di wilayah tersebut dipicu oleh tingginya debit kiriman dari beberapa sungai, diperparah kondisi alur sungai yang dangkal dan belum tertata secara optimal.

Kepala Bidang Pengendalian Daya Rusak Air DSDABM Kota Bandung, Dini Dianawati, mengungkapkan salah satu solusi yang tengah dipersiapkan adalah pembangunan hidro chamber atau rumah pompa berukuran sekitar 10 x 10 meter. Fasilitas ini akan difungsikan untuk memompa limpasan air dari Sungai Cicalobak menuju Sungai Cipanjalu.

“Hidro chamber ini pada prinsipnya merupakan rumah pompa dengan konstruksi lebih sederhana dibandingkan rumah pompa konvensional. Pompa ditempatkan di bagian bawah untuk mengalirkan air dari saluran yang meluap agar tidak menggenangi permukiman,” jelas Dini.

Ia berharap, keberadaan hidro chamber mampu menekan potensi genangan, terutama di kawasan Komplek Sukup saat hujan deras dan peningkatan debit air dari wilayah hulu.

Dalam dialog antara warga dan petugas lapangan, terungkap bahwa banjir kerap terjadi akibat bertemunya arus dua sungai dengan debit besar, sementara kondisi sungai di bawah jembatan masih relatif dangkal. Warga pun mengusulkan pendalaman dan pelurusan alur sungai, serta pembangunan tanggul untuk mencegah benturan arus air.

Menanggapi aspirasi tersebut, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menegaskan komitmen Pemkot Bandung dalam menangani banjir, baik melalui solusi jangka pendek maupun jangka panjang. Namun, ia mengakui sejumlah penanganan memerlukan koordinasi lintas kewenangan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS).

“Beberapa usulan seperti sodetan sungai dan pembangunan tanggul skala besar membutuhkan rekomendasi teknis serta perizinan dari BBWS, juga koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat. Prosesnya memang tidak singkat,” ujar Farhan.

Meski demikian, Farhan memastikan Pemkot Bandung telah menyiapkan langkah konkret yang dapat diprioritaskan pada tahun 2026, di antaranya pengadaan pintu air dan optimalisasi pompa yang sudah tersedia. Ia menargetkan pelaksanaan dapat dimulai setelah Lebaran.

“Perkiraan desain sekitar satu bulan, kemudian dilanjutkan tahap pelaksanaan. Mudah-mudahan upaya ini dapat mengurangi risiko banjir yang hampir setiap tahun terjadi,” katanya.

Pemkot Bandung menegaskan akan terus melakukan pendampingan serta memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak terkait agar penanganan banjir di Komplek Sukup berjalan efektif dan memberikan rasa aman bagi warga. (M1)***

komentar