Banggar DPRD Kabupaten Bandung Kaji Strategi Penetapan Target PAD ke Bapenda Kota Bandung

KABUPATEN BANDUNG (METRUM) – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Bandung melakukan kunjungan kerja ke Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bandung, Jumat (10/7/2026). Agenda tersebut difokuskan pada studi komparasi penetapan target Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama sebagai bahan pembahasan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP).

Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya Banggar memperoleh gambaran lebih konkret mengenai bagaimana pemerintah daerah menetapkan target penerimaan yang realistis sekaligus mampu mengoptimalkan potensi pendapatan.

Dalam benchmarking tersebut, Banggar menggali informasi terkait strategi, pendekatan, hingga praktik pengelolaan target PAD yang diterapkan Bapenda Kota Bandung. Data dan pengalaman tersebut diharapkan dapat menjadi bahan pembanding dalam menyusun kebijakan anggaran Kabupaten Bandung.

Langkah ini penting karena penetapan target PAD tidak sekadar menyusun angka dalam dokumen anggaran. Target yang terlalu rendah berisiko membuat potensi pendapatan daerah tidak tergarap maksimal, sementara target yang terlalu tinggi dapat membebani pelaksanaan APBD jika tidak ditopang kemampuan penerimaan yang memadai.

Karena itu, hasil studi komparasi diharapkan mampu mendorong penyusunan target PAD yang lebih terukur, rasional, dan sesuai dengan kondisi ekonomi serta potensi penerimaan Kabupaten Bandung.

Banggar DPRD Kabupaten Bandung menilai penguatan kapasitas fiskal menjadi salah satu kunci untuk memperbesar ruang pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan. Semakin kuat PAD, semakin besar pula kemampuan daerah mengurangi ketergantungan terhadap sumber pendanaan dari pemerintah pusat.

Kunjungan tersebut sekaligus menegaskan komitmen DPRD Kabupaten Bandung untuk memperkuat fungsi anggaran melalui koordinasi dan pembelajaran antardaerah. Benchmarking diharapkan tidak berhenti sebagai agenda kunjungan kerja, tetapi menghasilkan masukan konkret bagi pembahasan perubahan APBD yang lebih efektif, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. (M1)***

komentar