METRUM
Jelajah Komunitas

Dapat Alokasi Terbesar Kedua Nasional, Bupati Dadang Supriatna Siap Bedah 3.047 RTLH di Kabupaten Bandung

KABUPATEN BANDUNG (METRUM) – Pemerintah Kabupaten Bandung menyatakan kesiapannya untuk menyukseskan program bedah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebanyak 3.047 unit yang disokong oleh APBN. Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) ini merupakan bagian dari alokasi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) sekaligus bentuk eksekusi program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

Dukungan penuh tersebut ditegaskan Bupati Bandung Dadang Supriatna (KDS) saat memimpin Rapat Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Perbaikan RTLH di Kabupaten Bandung, Senin (19/10/2026). Kang DS mengungkapkan bahwa Kabupaten Bandung mencatatkan penerima alokasi terbanyak kedua di tingkat nasional.

“Jawa Barat adalah tertinggi secara nasional dan Kabupaten Bandung kedua setelah Kabupaten Toba,” ujarnya.

Mengingat besarnya alokasi anggaran dan jumlah unit yang ditangani, KDS menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor agar pengentasan RTLH berjalan tanpa kendala.

“Mari kita sama-sama selesaikan persoalan ini,” ujar KDS menambahkan.

Selain masalah teknis perbaikan, KDS menyoroti persoalan legalitas lahan, khususnya rumah warga yang berdiri di atas tanah milik PTPN. Ia menginstruksikan para camat hingga kepala desa untuk terjun langsung ke lapangan guna memverifikasi kondisi serta memastikan keakuratan data penerima manfaat.

“Kepala desa harus wajib turun ke lapangan untuk memastikan kelancaran program ini,” tegasnya.

Untuk mempercepat validasi data RTLH, KDS meminta pemanfaatan teknologi berbasis aplikasi dioptimalkan. Ia juga melempar peringatan keras agar pola komunikasi antara kades, camat, satker, dan masyarakat terjalin harmonis guna mencegah potensi gesekan.

“Jangan sampai ada miskomunikasi antara pihak di lapangan dan masyarakat,” katanya.

Di akhir arahannya, KDS menggarisbawahi pentingnya jiwa kepemimpinan yang berlandaskan kepedulian sosial dari para aparatur desa dalam mengawal hak-hak warga miskin.

“Kepala desa harus mempunyai empati, sosial, dan tanggung jawab yang tinggi terhadap warganya,” ujarnya.

BACA JUGA:  Lengkap! Jadwal dan Lokasi Mobil SIM Keliling Kabupaten Bandung 14–19 September 2026

Ia berharap bantuan yang direalisasikan dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh masyarakat secara gotong royong, sekaligus memicu penambahan kuota BKK atau BSPS pada tahun mendatang.

“Mudah-mudahan tahun depan bisa lebih ditingkatkan lagi jumlah bantuannya,” ucap Bupati Bandung penuh harap. (M1)***

komentar

Komen yang ditutup, tetapi jejak balik dan ping balik terbuka.